Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
PEMERINTAH telah mengumumkan rencana intervensi ekonomi terbesar dalam satu dekade terakhir, mengucurkan dana sebesar Rp101 triliun untuk membentuk sebuah BUMN tekstil baru yang akan dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kebijakan ini disebut-sebut sebagai “penyelamatan”.
Namun jika dicermati dengan kepala dingin, justru berbau kuat pada “romantisme” industri Orde Baru dan mengandung risiko pemborosan sumber daya negara yang luar biasa. Entah ide dari mana pembangunan pabrik tektil besar ini, sementara sektor swasta tekstil dibiarkan bertempur di pasar hingga satu per satu tumbang.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, kebijakan ini lahir dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan kebutuhan akan roadmap penyelamatan industri. Namun, terdapat paradoks yang mencolok.
Roadmap yang katanya akan meningkatkan ekspor dalam 10 tahun dan mendalami value chain justru dibuka dengan instrumen yang paling kasar. Yakni, injeksi modal raksasa ke dalam satu perusahaan tunggal. Sementara bank industri tekstil megap-megap dan gulung tikar akibat kebijakan pemerintah yang salah arah selama 10 tahun sebelumnya.
Menurut diskusi internal Infobank Institute, alokasi Rp101 triliun—setara dengan membangun 1.200 km jalan tol baru atau menambah anggaran kesehatan nasional selama setahun—untuk satu BUMN di sektor yang sudah matang dan penuh persaingan adalah sebuah langkah mundur.
Bahkan, bukannya memperkuat fondasi dengan membenahi iklim usaha, mempermudah perizinan. Atau, menyediakan energi murah untuk seluruh pelaku industri. Tapi, pemerintah justru memilih menjadi pemain utama melalui perusahaan negara. Ini adalah gejala kronis dari mentalitas “petugas proyek” di birokrasi. Masalah kompleks dijawab dengan proyek raksasa yang terlihat megah di atas kertas, namun rapuh dalam eksekusi.
Pertanyaan, mengapa harus BUMN baru? Mengapa Danantara? Apakah tidak ada satu pun BUMN existing atau perusahaan swasta nasional yang kompeten untuk diberi mandat dan dikawal kemitraannya dengan industri kecil-menengah?
Keputusan itu, menurut keyakinan Infobank, berpotensi menciptakan “kartel baru” yang dikendalikan negara. Juga, mematikan inovasi, dan justru membunuh pasar yang seharusnya diperkuat. Kebijakan ini berisiko mengulangi kegagalan masa lalu, di mana BUMN dijadikan alat politik dan proyek mercusuar, bukan penggerak efisiensi dan kemajuan bersama.
Baca juga: Danantara Targetkan Reformasi Besar Bank Himbara pada 2026
Mitos “Hilirisasi”
Menurut catatan Infobank, pemerintah kerap menjual narasi “hilirisasi” dan “pendalaman rantai nilai” sebagai mantra penyelamat. Dalam konteks tekstil, hilirisasi sejati adalah dengan memberdayakan petani kapas lokal, memperkuat industri spinning dan weaving kecil, serta mendorong desain fesyen bernilai tinggi.
Namun, realitasnya berbeda. Rencana ini lebih terlihat seperti konsolidasi di hilir—membentuk pabrik raksasa. Sementara hulu tetap terlantar. Dan, membiarkan iklim usaha terkaget-kaget dengan kebijakan sulit dibaca pasar. Premanisme terjadi di mana-manna.
Menurut Infobank Institute, harusnya fokus pada pembentukan BUMN baru justru mengalihkan perhatian dari akar masalah industri tekstil nasional. Seperti, daya saing yang tergerus oleh biaya logistik dan energi yang tinggi. Juga, banjirnya produk impor ilegal dan selundupan. Tidak hanya itu, perlu membereskan regulasi yang tidak mendukung kemudahan berusaha dan tentu kurangnya tenaga terampil di tingkat teknis dan desain.
Menurut hasil diskusi terbatas Infobank Institute, dana Rp101 triliun akan jauh lebih berdampak jika dialokasikan untuk menyelesaikan masalah-mendasar ini — yang dinikmati oleh seluruh pelaku usaha, bukan untuk membangun kerajaan bisnis negara yang baru.
Loncatan ke Masa Lalu, Bukan ke Masa Depan
Banyak pendapat tentang pembangunan pabrik tektil jumbo ini. Misalnya — yang paling mengkhawatirkan adalah filosofi di balik kebijakan ini. Rencana ini adalah loncatan nostalgia ke masa ketika negara menjadi sopir utama dalam setiap roda perekonomian.
Dunia telah berubah. Revolusi industri 4.0 dan tekanan global untuk industri hijau (green industry) menuntut kelincahan, inovasi cepat, dan keberlanjutan. Struktur birokratis dan keputusan terpusat yang melekat pada BUMN—apalagi yang lahir dari rahim proyek politik—sangat tidak cocok dengan tuntutan zaman ini.
Pemerintah seolah lupa bahwa kejayaan industri tekstil Indonesia di era 80-90an justru digerakkan oleh geliat swasta nasional dan investasi asing langsung, bukan oleh BUMN. Peran negara seharusnya sebagai regulator dan fasilitator yang cerdas, bukan sebagai kompetitor bagi warganya sendiri.
Pabrik tekstil akan lebih mulia diserahkan ke swasta. Bahkan, pemerintah kehilangan momentum, yaitu ketika PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) pailit. Harusnya sebelumnya pemerintah bisa ambil alih kepemilikan – semua unsur pemilik lama dihilangkan dan pemerintah untuk sementara bisa menjadi pemilik dan memberi order. Seperti, order baju ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri. Nah, dengan demikian, karyawan tetap bekerja tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka, pemerintah hadir dan tidak menyetor hingga Rp101 triliun.
Jadi, rencana pembentukan BUMN Tekstil Danantara senilai Rp101 triliun adalah resep yang salah untuk diagnosis yang kabur. Ini adalah kebijakan yang boros, berisiko tinggi menciptakan distorsi pasar, dan mencerminkan cara pikir ekonomi yang sudah usang.
Baca juga: Kasus Kredit Macet Sritex, Bukan Kerugian Negara Melainkan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
Sebagai penutup, Infobank Institute memberikan alternatif lainnya. Satu, batalkan rencana pembentukan BUMN baru. Alihkan dana tersebut menjadi Dana Kompetisi Industri Tekstil Nasional. Dua, dana tersebut digunakan untuk subsidi terarah pada energi dan logistik bagi seluruh industri tekstil yang memenuhi standar efisiensi dan penyerapan tenaga kerja.
Tiga, bangun pusat inovasi dan desain tekstil di sentra-sentra industri (seperti Bandung, Pekalongan, Solo) yang terbuka untuk UMKM. Empat, perkuat penegakan hukum terhadap barang ilegal dan selundupan.
Lima, Danantara, jika memang harus terlibat, difungsikan sebagai katalis dan penjamin untuk menarik investasi swasta kelas dunia ke dalam rantai hulu industri tekstil, bukan sebagai operator.
Saat ini, jujur, ekonomi Indonesia membutuhkan kebijakan yang cerdas, inklusif, dan mengikuti zaman. Bukan sekadar menghidupkan kembali “BUMN tekstil” yang merupakan “hantu” dari masa lalu. Negara harus hadir untuk memberdayakan, bukan untuk memusatkan dan menguasai. Sektor swasta perlu terus diberi peran karena fungsinya menggerakan ekonomi dan menyerap tennaga kerja.
Semoga pembangunan pabrik tekstil Rp101 triliun ini hanya seperti janji yang lain, “kita akan” dan “kita akan” — seperti rencana membangun peternakan ayam sebesar Rp20 triliun. Juga, pabrik susu, dan juga kita akan… kita akan. Semua membutuhkan realisasi dengan mempertimbangkan awal Danantara dibentuk.
Rencana Danantara pembentukan pabrik tekstil “jumbo” bisa jadi merupakan “romantisme” ekonomi Orde Baru. Sebab, jujur saja rencana BUMN tekstil Rp101 Triliun itu yang salah waktu. Dan, menurut keyakinan Infobank, tampaknya akan juga bernasib “Kita akan…Kita akan” – yang sudah sering diperdengarkan ke publik.
Jujur, jika mendengar banyak “titipan” dari pemerintah yang tampak “tiba-tiba” ke Danantara — bisa jadi akan menyulitkan langkahnya ke depan. Padahal, Danantara juga harus membereskan kinerja BUMN-BUMN yang sebagian masih rugi. Itu juga pekerjaan rumah yang tidak ringan dan hampir terlupakan dengan program-program ambisius seperti pembangunan pabrik tekstil jumbo ini.
Banyak pesanan proyek dari pemerintah, membuat Danantara kehilangan fokus dalam membenahi BUMN. Jangan sampai keuangan negara (APBN) akan menanggung beban lagi karena salah prioritas dalam investasi, termasuk investasi pabrik tekstil seharga Rp101 triliun ini. (*)
