Jakarta–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai, banjir dana yang masuk ke dalam negeri yang bersumber dari dana repatriasi Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) akan berdampak negatif terhadap perekonomian, bila tidak diarahkan ke sektor-sektor produktif.
“Salah-salah malah bisa memicu inflasi, industri tidak kompetitif. Bagi perekonomian ini malah tidak sehat. Sebab itu, dia musti bermuara ke sektor ril dalam jangka panjang,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Karumpa dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2016.
Menurutnya, jika dana repatriasi tersebut hanya tiba di sektor keuangan dan investasi surat berharga serta pasar modal, dirinya mengkhawatirkan akan terulang pengalaman serupa di perekonomian nasional, dimana sektor keuangan sangat sehat dan kuat namun dunia usaha dan sektor riil mengalami kekeringan modal.
“Ini terlihat dari tingginya profitabilitas perbankan nasional namun penetrasi kreditnya masih sangat terbatas,” tukasnya.
Bahkan, kata dia, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan terus meningkat tajam. Hal ini tercatat pada bank umum yang mencapai Rp1.236 triliun per 31 Maret 2016. Secara total, kredit mubasir bank umum tumbuh 3,6% (year on year) pada kuartal I 2016.
“Ini terlihat kan likuiditas ada tapi fungsi intermediasi perbankan belum optimal,” tegas Andi.
Oleh sebab itu, Kadin berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di industri keuangan dapat lebih memperkuat fungsi intermediasi perbankan jelang diberlakukannya tax amnesty ini.
“Kita berharap agar OJK mempersiapkan perbankan kita menghadapi aliran dana repatriasi. Kita khawatir kultur yang ada di lembaga keuangan kita masih diwarnai sense of crisis tahun 1998. Makanya Undang-Undang Perbankan yang masih merupakan produk dari situasi krisis 1998 ini mesti direvisi, disesuaikan dengan kondisi terkini agar lebih fungsional dengan sektor riil,” tutup Andi. (*)
Editor: Paulus Yoga
