Dampak Tarif Trump Sudah Masuk dalam Hitungan RAPBN 2026

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan risiko dari dampak penerapan tarif impor sebesar 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sudah diperhitungkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menyebutkan, dalam penyusunan RAPBN 2026, pemerintah telah mempertimbangkan kondisi global, termasuk dampak dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Adapun, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam RAPBN 2026 berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.

“Jadi ketika kita menyusun RAPBN 2026 kondisi globalnya termasuk terutama dampak dari tarif ini kan harus sudah kita masukkan. Makanya dalam persiapan kita untuk menetapkan range mulai dari pertumbuhannya 5,2 sampai 5,8 persen ini semuanya adalah hasil kombinasi dari risiko yang kita pantau secara global lalu termasuk kita melihat potensi yang kita miliki,” kata Febrio saat ditemui di DPR RI, dikutip, Jumat 11 Juli 2025.

Baca juga:  Edan! Trump Keluarkan Tarif Impor Lagi ke 8 Negara, Brasil Paling Tinggi

Febrio menambahkan, hubungan perdagangan Indonesia bersifat dinamis. Sehingga bila terjadi kendala dengan satu negara dalam jangka menengah, maka pemerintah perlu melakukan diversifikasi mitra dagang.

“Jadi kalaupun misalnya kita menghadapi kendala dengan satu negara dalam jangka menengah itu kita juga akan melihat pelaku usaha kita juga akan melakukan adjustment, ini yang sering disebut sebagai trade diversion. Jadi kalau satu negara memberikan hambatan maka tentu akan dilihat untuk peluang bagi negara-negara lain untuk menjadi tambahan tujuan ekspor kita,” pungkasnya.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Opsi Hadapi Tarif Trump

Meski begitu, tambah Febrio, Indonesia memiliki potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru di dalam negeri. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalkan program di sektor ketahanan pangan, energi, sektor pendidikan, investasi hingga hilirisasi untuk mendongkrak perekonomian.

“Jadi potensi pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 itu masih range yang sedang kita rancang untuk menyusun RAPBN 2026,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama