Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran APBN 2020 akan melebar hingga 6,27% dari PDB akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum usai. Angka ini tercatat melebar dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar 5,07% dari PDB.
Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran pemulihan ekonomi ditengah pandemi membuat belanja negara kian membengkak. “APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19 dan diharapkan bisa pulih kembali,” ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin 18 Mei 2020.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan secara rinci, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan juga diproyeksikan akan turun menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun menjadi Rp286,6 triliun.
Sementara belanja negara tercatat semakin meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Dimana belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.
Dirinya menyebut, belanja negara telah dialokasikan dalam penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Tak hanya itu, dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
