Jakarta – PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) sebagai emiten jalan tol swasta telah menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk mendukung pengembangan bisnisnya di tahun depan.
Direktur Independen, Hasyim, mengatakan bahwa total penganggaran capex di tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp11 triliun, untuk mendukung proyek tol Depok-Antasari (Desari Toll) dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu Toll).
“Capex tahun 2023 untuk penyelesain pembayaran sebesar Rp11 triliun, untuk Harbour Road II Elavated (HBR2) dan tol cisumadawu dengan komposisi 70% pinjaman bank, 30% ekuitas,” ucap Hasyim dalam paparan publik di Jakarta, 15 Desember 2022.
Kemudian, rincian dari capex yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kedua proyek tersebut adalah Rp8,4 triliun untuk tol Cisumdawu dan Rp6,6 triliun untuk tol Desari.
Anggaran capex tersebut didapat melalui pinjaman bank sebesar 70% atau sekitar Rp7,7 miliar dan dari ekuitas sebesar 30% atau sekitar Rp3,3 miliar.
Hasyim, menambahkan bahwa, untuk pendapatan anggaran melalui ekuitas akan dilakukan melalui rights issue atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
“Untuk rencana HMETD, diharapkan pemegang saham mensupport dan mendukung rencana prusahaan untuk menyelesaikan tiga proyek yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Adapun, lebih lanjut ia menyatakan bahwa, komposisi untuk HMETD masih tetap sama seperti yang sudah disampaikan perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan akan mengeluarkan sebanyak 2.232.846.365 lembar saham. “HMETD tetap tidak berubah,” ujar Hasyim. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More