Jakarta – Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu terus mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati melakukan transaksi dengan transaksi mata uang digital (cryptocurrency) seperti bitcoin di Indonesia. Transaksi bitcoin dinilai masih rentan terhadap tindakan kriminal maupun pencucian uang.
Menanggapi pernyataan tersebut, CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan memastikan bahwa transaksi bitcoin aman. Dirinya mengaku, telah mendata seluruh pemilik dan pengguna bitcoin di Indonesia secara lengkap.
“Pengguna Bitcoin jumlahnya cukup besar yakni 700.000 orang yang terdata di kita. Semua member yang terdaftar di kita, kita terapkan identifikasi siapa mereka, dimana alamatnya, KTP-nya,” ungkap Oscar pada diskusi media PAS FM bertemakan “Bitcoin, Peluang Atau Jebakan?” di Hotel Ibis Harmoni Jakarta Rabu 13 Desember 2017.
Oscar menambahkan, data yang lengkap mengenai pengguna bitcoin sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya tindak pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
“Apabila sewaktu-waktu kita diminta data oleh regulator, kita bisa memberikan pertanggungjawaban inilah orang-orang yang membeli dan menjual,” tambah Oscar.
Oscar menyebut, pengguna bitcoin di Indonesia lebih didominasi oleh pengguna muda yang masih berstatus mahasiswa yang memahami proses transaksi bitcoin.
Selain itu, dirinya mengaku terus melakukan komunikasi kepada pihak regulator guna memastikan perkembangan regulasi yang akan dibuat oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More