Jakarta – Guna mengawasi kerentanan sistem keuangan dari berbagai risiko, seperti risiko volatilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) saat ini tengah mengembangkan neraca keuangan terintegrasi lintas sektor ekonomi, dan berskala regional.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu, 1 November 2017. Menurutnya, keberadaan neraca terintegrasi dan berskala regional akan memudahkan regulator untuk mengawasi risiko sistemik dan memitigasinya.
Dia mengungkapkan, bahwa BI merupakan Bank Sentral pertama di dunia yang mengembangkan neraca keuangan berskala regional tersebut. Adapun inisiasi neraca keuangan regional dimulai sejak 2014, untuk memenuhi kebutuhan informasi dan alat analisis dalam memantau transaksi ekonomi dan pasar keuangan yang semakin kompleks.
Statistik neraca keuangan yang sebelumnya dimiliki BI tidak sepenuhnya mampu merekam potensi kerentanan sistem keuangan. Pasalnya, seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, terjadi potensi ketidakseimbangan finansial (financial imbalances), kegiatan antara pelaku ekonomi yang semakin interkoneksi dan cepatnya jalur transmisi lintas sektor.
Konsep “National and Regional Balance Sheet” ini, papar dia, merupakan satu-satunya statistik yang mengumpulkan posisi dan transaksi keuangan seluruh sektor dalam perekonomian, yaitu rumah tangga, korporasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, industri keuangan nonbank, dan sektor luar negeri.
Untuk neraca berskala regional, kata dia, tingkat ekonomi dan di daerah kini semakin beragam. Belum lagi, terdapat kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara otonom. Hal tersebut membutuhkan pemahaman spesifik dari Bank Sentral untuk menangkap perbedaan risiko masing-masing daerah.
“Indonesia juga sudah maju untuk melihat neraca dari propinsi propinsi baik melihat keuyangan pemerintah, dan korporasinya itu kan berbeda-beda,” tutupnya. (*)