Poin Penting
- Ketegangan geopolitik di Teluk dan blokade Iran berpotensi mengganggu pasokan hingga 20 juta barel per hari, mendorong harga minyak tembus USD100 per barel
- Diplomasi energi dinilai krusial untuk membuka akses sumber energi global dan memperkuat keamanan pasokan nasional di tengah rivalitas global
- Pemerintah perlu strategi bertahap: stabilisasi harga jangka pendek, diversifikasi dan cadangan energi jangka menengah, serta transisi energi jangka panjang.
Jakarta – Eskalasi ketegangan di kawasan Teluk kembali menegaskan bahwa dinamika geopolitik kerap menjadi instrumen strategis dalam memengaruhi bahkan mengendalikan akses energi global. Amerika Serikat (AS) pada 13 April mengumumkan blokade terhadap akses pelabuhan Iran setelah perundingan dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan.
Langkah tersebut diperkirakan menghambat hingga 20 juta barel per hari minyak mentah dan produk kilang, sekaligus mendorong harga minyak kembali menembus level USD100 per barel.
Anggota Board of Experts Prasasti sekaligus pakar energi Indonesia, Arcandra Tahar, menilai perkembangan ini menunjukkan semakin dominannya peran geopolitik dalam menentukan akses energi global.
“Diplomasi energi adalah ‘pintu pembuka’ bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antar pemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara,” ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.
Baca juga: Pertamina Siap Tindak Lanjuti Rencana Pemerintah Beli Minyak Rusia
Ia menjelaskan, sebagian sumber daya energi, khususnya di kawasan Timur Tengah, kerap membutuhkan dukungan hubungan antarnegara agar dapat diakses secara optimal. Dalam konteks tersebut, relasi bilateral menjadi faktor penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.
Arcandra menambahkan, strategi tersebut perlu dijalankan secara cermat di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Indonesia, kata dia, perlu mengoptimalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif guna menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global dan dinamika sanksi internasional.
“Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang cukup luas. Jika dimanfaatkan secara tepat, hubungan politik antarnegara dapat diterjemahkan menjadi kerja sama produksi jangka panjang yang memperkuat keamanan pasokan energi nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Board of Experts Prasasti lainnya, Halim Alamsyah, menilai situasi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan Indonesia menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Terkait respons kebijakan energi nasional, Halim menekankan perlunya perumusan strategi secara bertahap dengan mempertimbangkan horizon waktu yang berbeda, mengingat tekanan pada pasar energi global dapat terjadi cepat namun berdampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi.
“Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Di saat yang sama, selain diplomasi energi, aktivitas trading energi harus dioptimalkan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global,” jelas Halim.
Pada jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat struktur pasokan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi domestik serta penguatan cadangan energi strategis, sehingga Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat saat terjadi gangguan pasokan global.
Adapun dalam jangka panjang, pembangunan ketahanan energi nasional perlu dilakukan secara lebih fundamental. Upaya tersebut mencakup pengurangan ketergantungan pada jalur distribusi energi berisiko tinggi, perluasan sumber energi domestik, serta dorongan transisi energi yang realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur nasional.
Baca juga: Komisi XII Dorong Mitigasi Berlapis Hadapi Ancaman Krisis Energi Global
“Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu,” imbuh Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah.
Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur energi global semakin sensitif terhadap dinamika kawasan.
Dalam kondisi ini, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengelola risiko eksternal menjadi faktor krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.
