Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya aksi radikalisme dan terorisme didalam perusahaan. Radikalisme, dan terorisme dapat masuk ke siapa saja, bahkan ke dalam institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN.
Untuk mencegah para karyawannya terhindar dari aksi radikalisme dan terorisme, PT KAI pun bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan dan Anti Radikalisme di 8 stasiun menggunakan Kereta Api Inspeksi sejak Rabu (8/12) s.d Jumat (10/12).
Kegiatan dialog kebangsaan dilakukan di Stasiun Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Ketapang, Surabaya Gubeng, dan Semarang Tawang. Pada setiap stasiun yang dikunjungi, jajaran Komisaris KAI, Direksi KAI, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan tokoh lainnya memberikan edukasi kepada para pegawai KAI dalam rangka menangkal narasi intoleran, anti pancasila, dan anti NKRI.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengapresiasi BNPT atas terselenggaranya kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan dan Anti Radikalisme ini. Ia mengajak kepada seluruh pegawai KAI untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam membangun pemahaman yang tepat agar selalu fokus bekerja sebagai bagian dari ibadah.
“Pandemi memberikan dampak yang sangat mendalam bagi KAI. Namun demikian, dalam situasi apapun, semangat kebangsaan harus kita bangun dan anti radikalisme harus terus kita lakukan dalam setiap kondisi,” ujar Didiek seperti dikutip 8 Agustus 2021.
Dialog Wawasan Kebangsaan dan Anti Radikalisme merupakan langkah tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara KAI dan BNPT tentang Sinergisitas Pencegahan Paham Radikal Terorisme yang ditandatangani di Stasiun Bandung pada 24 September 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari core values KAI yaitu AKHLAK untuk terus melakukan Kolaborasi, dengan membangun kerja sama yang sinergis dengan seluruh stakeholders.
“Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, para pegawai KAI diharapkan memiliki daya cegah dan daya tangkal agar dapat memproteksi diri serta lingkungan sekitar dari propaganda terorisme,” kata Didiek.
Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menambahkan, ideologi intoleransi, radikalisme, dan terorisme dapat masuk ke siapa saja, bahkan ke dalam institusi pemerintahan dan BUMN. Sehingga diperlukan kewaspadaan dini agar virus radikal dan intoleran ini tidak menjadi pilihan masyarakat.
“Untuk menghadapi radikalisme, intoleran, dan terorisme, diperlukan ketangguhan dan keuletan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Karena radikalisme ini sejatinya bukan dari jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah jati diri yang memiliki falsafah, ideologi pancasila,” ucapnya. (*)
