Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
MESKI Presiden Prabowo Subianto, belum pernah datang membuka dan menutup perdagangan saham, toh rapor pasar modal Indonesia “biru” terang. Sepanjang 2025 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 8.646,94 atau naik 22,13 persen. Kapitalisasi saham menembus angka Rp15.849 triliun. Jumlah investor menembus angka 20,2 juta. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan sampai akhir tahun 2026, IHSG akan menembus angka 10.000. Luar biasa.
Namun di balik itu sejumlah analis menyebutkan masih menyimpan “bom waktu”. Pasar modal Indonesia yang rapornya biru itu sedang menari di atas panggung yang sempit. IHSG yang terkerek naik sering kali bukanlah cerminan dari kesehatan fundamental ekonomi nasional. Akan tetapi lebih merupakan hasil dari apresiasi saham-saham segelintir konglomerat besar.
Kelompok seperti Prajogo Pangestu (saham energi dan nikel), Anthoni Salim (Grup Salim), Sinar Mas Group, dan Boy Thohir (Adaro Group) telah menjadi “mesin penggerak” indeks yang dominan. Menurut hasil diskusi terbatas Infobank Institute — hal ini merupakan pola yang berbahaya. Dan, mengingatkan pada kondisi “kapitalisme sempit” (narrow capitalism).
Baca juga: Catatan Infobank Awal Tahun 2026: “Paceklik Kredit” di Tengah Hujan Likuiditas, Sektor Riil Bukan Sekadar Lesu, Tapi Lumpuh Pak Presiden
Apa Bahaya Jangka Panjangnya?
Menurut hasil diskusi terbatas Infobank Institute setidaknya ada ada lima bahaya laten yang perlu diperhatikan.
Satu, pasar yang digerakkan oleh sedikit saham raksasa menciptakan ilusi stabilitas. Padahal, pasar sangat rentan terhadap gejolak likuiditas atau perubahan sentimen terhadap satu-dua kelompok konglomerat tersebut. Ini bagaikan membangun menara di atas fondasi yang sedikit tapi besar, bukan di atas fondasi yang banyak dan luas.
Dua, kenaikan saham-saham konglomerat ini sering kali didorong faktor eksternal. Seperti, harga komoditas global, rantai pasok baterai EV untuk nikel. Juga, kebijakan protektif pemerintah, bukan inovasi atau produktivitas yang inklusif. Akibatnya, bisa terjadi jurang lebar antara kinerja bursa dan kondisi riil UMKM, sektor padat karya, dan daya beli masyarakat.
Tiga, pengalaman yang sering terjadi, pasar modal yang terkonsentrasi akan menarik aliran dana (domestik dan asing) berlebihan ke sektor-sektor konglomerat tersebut (sumber daya alam, perkebunan). Sektor-sektor krusial lain seperti manufaktur teknologi menengah, kesehatan, pendidikan, dan pertanian pangan menjadi kekurangan modal karena dianggap kurang “seksi” bagi pasar.
Empat, dominasi konglomerat warisan Orde Baru dengan struktur cross-ownership yang kompleks sering kali mematikan kompetisi. Startup dan perusahaan rintisan sulit tumbuh besar, karena ekosistem dikuasai raksasa-raksasa yang sudah mapan. Inovasi terhambat.
Lima, ada potensi kerentanan sistemik. Ekonomi Indonesia, termasuk pasar modalnya, tetap menjadi tawanan siklus boom-and-bust komoditas. Saat harga komoditas global jatuh (seperti yang mungkin terjadi jika resesi global melanda), saham-saham penggerak ini akan ambruk dan menarik seluruh indeks ke bawah tanpa adanya penyangga dari sektor lain yang kuat.
Stagnasi Saham Bank, Pertanda Buruk
Selama ini, menurut catatan Infobank, fakta bahwa saham-saham bank, yang biasanya menjadi barometer kesehatan perekonomian riil (kredit, konsumsi, investasi), mengalami stagnasi. Hal ini merupakan lampu kuning yang sangat serius. Ini mengindikasikan beberapa hal.
Satu, pertumbuhan kredit yang lesu. Bank stagnan karena permintaan kredit dari dunia usaha (kecuali dari konglomerat besar yang punya akses ke pasar modal global) tidak sekuat yang diharapkan. Ini sinyal bahwa ekonomi riil di luar lingkaran konglomerat sedang tidak prima.
Menurut catatan Biro Riset Infobank, penambahan jumlah uang beredar dengan niat mendorong pertumbuhan ekonomi menuai hasil undisbursed loan meningkat. Lihat saja pada November 2025 angkanya sudah terbang Rp2.509,4 triliun. Atau, naik dari Rp2.372,1 triliun atau 22,71 persen pada Agustus 2025. Jelas ini dunia usaha tidak yakin akan usahanya jalan. Ragu-ragu dan bimbang atas perkembangan politik akhir-akhir ini.
Sedangkan angka pertumbuhan kredit (November 2025) dari data yang sama menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,74 persen. Angka ini lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 lalu yang sebesar 10,79 persen. Jadi, bisa disebut selain karena rendahnya permintaan kredit, sejatinya telah terjadi jual beli kredit dari bank Himbara dengan bank-bank yang lebih kecil dengan iming-iming penurunan suku bunga dan kenaikan plafon kredit.
Dua, ada tendensi margin tertekan. Competition for deposits tinggi, sementara suku bunga kredit kompetitif. Ditambah risiko kredit yang meningkat di tengah ketidakpastian global, margin bank tertekan. Risiko dunia usaha yang meningkat akibat ketidakpastian usaha. Sektor riil yang tak hanya lesu, tapi lumpuh.
Pendek kata, bank yang stagnan adalah cermin dari ekonomi yang jalan di tempat bagi sebagian besar pelaku usaha.
Apa yang Harus Diwaspadai Investor?
Menurut catatan Infobank, pasar modal Indonesia tidak pernah benar-benar mengalami reset. Struktur kepemilikan dan koneksi politik konglomerat warisan Orde Baru tetap kokoh. Hanya mengalami metamorfosis dan regenerasi (ke generasi baru seperti Boy Thohir). Kebijakan pemerintah sering kali — sadar atau tidak — melindungi dan memperkuat mereka, melalui lisensi, regulasi, dan insentif fiskal.
Jujur saja ada semacam political capitalism. Ada simbiosis mutualistik antara kekuatan politik dan konglomerat. Kekuatan politik butuh mesin pertumbuhan ekonomi (dan sumber pendanaan) yang cepat dan terprediksi, yang diberikan oleh konglomerat besar. Konglomerat butuh kepastian regulasi dan akses. Siklus ini memperkukuh konsentrasi dan menghambat demokratisasi ekonomi.
Jadi, setidaknya para investor perlu memperhatikan beberapa hal. Satu, bahaya koreksi besar yang tertunda (a market correction waiting to happen). Investor retail harus sadar bahwa mereka sedang berjalan di atas es yang tipis. Saham-saham “penggerak pasar” saat ini valuasinya sudah sangat mahal (overvalued) dan memiliki korelasi tinggi dengan risiko geopolitik dan harga komoditas global.
Dua, risiko likuiditas yang bisa datang secara mendadak. Pengalaman, ketika arus modal asing berbalik (reverse) karena situasi global. Saham-saham liquid besar ini akan jadi yang pertama dijual. Investor retail yang terjebak di puncak akan menanggung kerugian besar.
Tiga, perhatikan risiko kebijakan dan regulasi. Kekuatan oligarki rentan terhadap perubahan kebijakan politik. Skandal, perubahan rezim, atau tekanan sosial untuk pemerataan dapat mengubah aturan permainan secara tiba-tiba. Masa peralihan pemerintah ini menjadi risiko potensial.
Empat, fokus pada saham-saham konglomerat membuat investor kehilangan peluang di sektor-sektor under-the-radar yang mungkin lebih sustainable jangka panjang.
Apa yang Harus Dilakukan?
Menurut Infobank Institute, hal ini bukan hanya tugas investor, tetapi lebih penting lagi, tugas regulator (OJK, BEI) dan pembuat kebijakan (Pemerintah, DPR). Namun paling tidak bagi investor, khususnya investor retail perlu melakukan, diversifikasi secara radikal.
Tentu, jangan terjebak pada saham-saham pemberitaan. Carilah nilai (value) di saham-saham sektor fundamental lain yang undervalued (kesehatan, konsumsi basah, infrastruktur non-komponen impor).
Lakukan investasi berdasarkan analisa fundamental, dan bukan tren. Hal ini kembali kepada dasar-dasar analisis perusahaan: governance, laporan keuangan, dan prospek bisnis mandiri.
Caranya, IHSG sebagai referensi semata, bukan dijadikan Tuhan. Itu artinya, pahami komposisi indeks. Sadari bahwa IHSG yang naik bukan berarti portofolio harus mengikutinya.
Sejalan dengan itu, bagi regulator perlu terus memperdalam pasar (market deepening). Misalnya, OJK dan BEI harus secara agresif mendorong go public-nya perusahaan-perusahaan dari sektor menengah yang non-konglomerat. Termasuk sektor teknologi, dan jasa. Tentu hal ini butuh insentif dan kemudahan.
Akhirnya rapor biru pasar modal tentu diapresiasi. Namun harus diakui, pasar modal Indonesia berada pada persimpangan. Satu sisi bisa menjadi mesin demokratisasi kapital dan pendanaan inovasi untuk pertumbuhan yang berkeadilan. Atau di sisi lain tetap menjadi cetak biru kekayaan oligarki warisan yang diperbarui. Kenaikan IHSG belakangan ini lebih mencerminkan yang kedua.
Kita membutuhkan keberanian untuk melakukan reforma struktural di pasar modal. Bukan untuk menjatuhkan konglomerat, tetapi untuk menciptakan lapangan bermain yang setara. Dan, akhirnya pertumbuhan pasar modal menjadi benar-benar representatif dari bangkitnya perekonomian nasional.
Bukan hanya dari gemerisiknya pundi-pundi segelintir elite. Pasar modal yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat mempunyai bahaya laten yang perlu diwaspadai investor. Apalagi, dengann price earning ratio (PER) yang ribuan kali. Hati-hati.
.
