Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa penyaluran subsidi kendaraan listrik akan dilakukan melalui produsen motor ataupun mobil listrik. Bukan langsung ke calon pembeli.
“Subsidinya diberikan ke produsen motor. Kalau ke produsen kita kontrolnya gampang,” ujar Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.
Alurnya, kata Agus, konsumen bisa membeli motor listrik melalui produsen atau dealer. Kemudian, pihak dealer atau produsen akan memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pembeli. Ini bertujuan memastikan layak atau tidak tidaknya mendapatkan bantuan subsidi.
“Ketika calon pembeli datang ke deaer, dealer akan memeriksa NIK pada KTP. Di situ akan dilihat apakah calon pembeli berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem memang berhak, maka pembeli akan mendapatkan langsung potongan harga Rp7 juta,” jelas Agus.
Baca juga: Hore! Beli Motor Listrik Baru dan Konversi Disubsidi Rp7 Juta
Lanjut Agus, dealer menginput calon pembeli motor listrik sesuai prosedur dan akan diajukan klaim bantuan ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setelah itu, bank Himbara melalukan pemeriksaan berkas dan akan membayarkan bantuan sebesar Rp7 juta kepada produsen kendaraan motor listrik.
“Saat ini, produsen motor listrik yang sudah memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40%, ada Selis, Gesit, dan Volta” kata Agus.
Salah satu persyaratan produsen motor listrik yang menerima subsidi adalah brand yang telah memiliki TKDN sebanyak 40% atau lebih.
Di Indonesia, yang ada tiga merek motor listrik yang telah memenuhi syarat tersebut, yakni Selis, Gesit, dan Volta. Sedangkan untuk kendaraan mobil listrik, ada merek Hyundai dan Wuling. Adapun produknya adalah Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV.
Di satu sisi, pemerintah juga menerapkan kuota pembelian kendaraan listrik yang mendapatkan insentif. Rinciannya, sepeda motor listrik sebanyak 200.000 unit, mobil listrik 35.900 unit, 138 unit untuk bus listrik, dan konversi motor listrik 50.000 unit.
Program pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik ini berlaku mulai dari 20 Maret hingga Desember 2023. “Program pemberian bantuan kendaraan listrik ini akan berlaku hingga Desember 2023,” tutup Agus.
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More