Jakarta – Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Agus Susanto mengungkapkan, saat ini masih banyak para pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Melihat kondisi tersebut dirinya menyanyangkan peran serta BUMN yang dinilai belum maksimal mendukung program BPJS.
“Pesertanya ialah perusahaan di seluruh sektor, merata, terutama industri penyerap tenaga kerja. BUMN sudah ikut hanya beberapa saja. Sehingga beberapa banyak yang belum daftar,” ujar Agus Susanto di di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 23 November 2017.
Seperti diketahui, BPJS secara keseluruhan telah memiliki perserta terdaftar hampir 122 juta peserta. Sementara untuk BPJS ketenagakerjaan mengambil porsi kepesertaan sekitar 43 juta peserta. Agus menyebutkan dari angka tersebut masih banyak juga peserta yang sudah tidak aktif membayarkan iurannya.
“Total yang terdaftar itu ada 43 juta. Sementara yang aktif bayar iuran hanya 24,6 juta peserta” tambah dia.
Sementara ditemui ditempat yang sama, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono mengatakan, pihaknya dinilai perlu untuk berkolaborasi khususnya dengan BUMN guna menggaet peserta baru dan memberikan pemahaman kepada peserta lama.
“BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik memandang pentingnya peranan kolaborasi dan inovasi ini untuk dapat meningkatkan berbagai aspek, khususnya total coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.(*)
Jakarta - Ajaib Kripto mencatat Bitcoin (BTC) berhasil menembus harga psikologis di posisi USD100.000 untuk… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan aturan baru bagi peminjam dana pinjol (pinjaman online)… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan modul kurikulum belajar saham bagi pelajar setingkat Sekolah Dasar… Read More
Jakarta - Hingga akhir Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 20 bank… Read More
Jakarta - Penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) terus bertumbuh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan… Read More
Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyayangkan keputusan PSSI memberhentikan… Read More