Rembang – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannnya dalam mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program diyakini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.
“Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta,” ujar Direktur Utama Bank BTN Maryono dalam keterangannya, di Rembang, Minggu, 22 April 2018.
Lebih lanjut Maryono mengungkapkan, bahwa Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.
“Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah,” ucapnya.
Baca juga: Ini Langkah BTN Antisipasi Pembobolan Dana Nasabah
Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR bisa lebih rendah dibandingkan dengan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu, kata dia, perlu dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini.
“Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR,” paparnya.
Meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun kata dia, plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
“Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah,” tutupnya. (*)
