Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 0,421, dibandingkan 0,447 pada 2023.
Penurunan itu menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
“IKG tahun 2024 sebesar 0,421. Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan, namun capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana IKG tahun 2023 tercatat 0,447,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin, 5 Mei 2025.
Baca juga: BPS: Pengangguran di Indonesia Capai 7,28 Juta Orang per Februari 2025
Secara rinci, dalam dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir menurun menjadi 9,4 persen. Sementara itu, persentase perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun tercatat sebesar 24,8 persen.
Kemudian, dari aspek pemberdayaan, persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan minimal SMA adalah 43,78 persen, sementara perempuan mencapai 37,64 persen.
Di sektor politik, BPS mencatat proporsi anggota legislatif laki-laki sebesar 77,54 persen dan perempuan 22,46 persen.
Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Meningkat
Selain itu, dalam aspek pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat sebesar 84,06 persen, sementara perempuan sebesar 56,42 persen.
Amalia menyampaikan, selama periode 2018 hingga 2024, IKG Indonesia menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2024, IKG Indonesia mencapai 0,421 turun 5,82 persen atau lebih dari 2 kali lipat persentase penurunannya dibandingkan yang terjadi pada 2023.
“Penurunan ini dipicu oleh perbaikan di seluruh aspek, khususnya aspek pasar tenaga kerja,” tandasnya.
Baca juga: BPS Ungkap Faktor Pendorong Ekonomi RI Tumbuh 4,87 Persen pada Kuartal I-2025
Ketimpangan Antarwilayah Masih Terjadi
Meski mencatat tren positif, ketimpangan gender antarwilayah masih menjadi tantangan. IKG di 22 provinsi masih berada di atas angka nasional, terutama di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi serta Sumatra.
Sementara itu, sebagian besar provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mencatat capaian IKG yang lebih baik dari rata-rata nasional.
“Pada 2024, BPS untuk pertama kalinya menyajikan IKG untuk 38 provinsi mencakup Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. Hal ini didukung dengan ketersediaan data DPRD menurut jenis kelamin di wilayah DOB,” paparnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
