Jakarta – BPJS Kesehatan mengaku akan menonaktifkan 5,2 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Agustus 2019 mendatang.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyebut, keputusan tersebut untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019.
M. Iqbal Anas Ma’ruf juga menjelaskan, pada tahap pertama nantinya akan dinonaktifkan peserta PBI sesuai dengan SK Mensos tersebut, namun secara bersamaan peserta lainnya telah didaftarkan sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Pengnonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI,” jelas Iqbal melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.
Iqbal menyebut, cara non-aktif sebagai langkah pembaruan data akibat masih adanya data ganda dan peserta yang sudah meninggal dunia. Dirinya menjelaskan, dari 5,2 juta peserta yang dinonaktifkan sebanyak 114 ribu jiwa telah meninggal dunia. Sedangkan peserta lainnya yang dinonaktifkan adalah mereka yang sejak 2014 tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke faskes yang telah ditentukan.
Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal.
Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran. (*)
Editor: Rezkiana Np
