Poin Penting
- BPDP mencatat penerimaan pungutan ekspor sawit 2025 mencapai Rp31 triliun, naik dari Rp25,76 triliun pada 2024
- Dana dimanfaatkan untuk peremajaan sawit rakyat (hibah, bukan pinjaman), dukungan sarpras, pengembangan SDM, serta insentif program biodiesel B40
- BPDP menargetkan peremajaan 50 ribu hektare pada 2026, dengan potensi lahan rakyat 2 juta hektare belum tergarap
Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat realisasi penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit mencapai Rp31 triliun di sepanjang 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024 yang senilai Rp25,76 triliun.
“Penerimaan kita kurang lebih di Rp31 triliun di tahun 2025,” kata Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP dalam Media Briefing BPDP, dikutip, Rabu, 11 Februari 2026.
Zaid menjelaskan penerimaan tersebut dimanfaatkan kembali untuk berbagai program BPDP, yakni insentif program biodiesel B40 serta peremajaan sawit rakyat.
Dia menjelaskan penerimaan pungutan sawit tersebut dikembalikan ke sektor perkebunan melalui program-program yang telah diamanahkan kepada BPDP.
“Tapi yang utama kita lakukan dari sektor hulu dulu. Sektor hulu adalah peremajan sawit rakyat. Yang kita berikan bantuan hibah kepada pekebun sawit rakyat. Bukan ke industri ya, ke pekebun sawit rakyat yang sifanya bantuan dan ini bukan pinjaman, tidak perlu dikembalikan lagi,” jelasnya.
“Dan ini kita manfaatkan untuk peremajan sawit rakyat, bantuan sarana-prasana, kegiatan-kegiatan pengembangan SDM, pendidikan pelatihan, dan juga program B40 saat ini untuk program biodiesel,” tambahnya.
Baca juga: Sawit Ilegal Ditertibkan, BKPM Dorong Solusi Jaga Pasokan Industri Hilir
50 Ribu Hektare Peremajaan Sawit Rakyat
Adapun pada 2026, BPDP menargetkan program peremajaan sawit rakyat seluas 50 ribu hektare. Meski demikan, tak menutup kemungkinan BPDP siap menyediakan dana tambahan apabila realisasi usulan peremajaan sawit melebihi target dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.
“Kalau seandainya 50 ribu hektare ternyata asalnya dan ada rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian itu ternyata lebih dari 50 ribu, tetap kita siapkan dananya. Selama ini memang tahun lalu hanya tercapai 42 ribu, harapan kita tahun ini kalau bisa lebih dari 50 ribu,” jelasnya.
Menurut Zahid, terdapat potensi peremajaan sekitar 2 juta hektare lahan sawit rakyat yang belum tergarap. BPDP pun mendorong peningkatan sosialisasi kepada kelompok tani dan pekebun untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Selain peremajaan sawit rakyat, dana pungutan ekspor sawit juga dimanfaatkan untuk mendukung program biodiesel, yang saat ini telah meningkat dari B30, B35, hingga B40. Mekanisme insentif biodiesel ini bersifat fleksibel dan bergantung pada selisih harga biodiesel dengan solar.
“Tapi kalau harga solar lebih tinggi daripada harga biodiesel, ya kita nggak bayar selisihnya. Nah itu masalah berapa biaya tergantung dengan selisih harga antara biodiesel dengan harga solar tersebut. Nanti kalau data nanti kita bicara, saya belum dapet datanya,” imbuhnya.
Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia
Di sisi lain, Zaid mengakui bahwa produktivitas sawit Indonesia masih kalah dari Malaysia. Dia menyebut, pada 2025 produktivitas sawit Indonesia hanya sebesar 3,61 MT/hektare/tahun, dengan luas lahan 12,91 juta hectare.
Sementara, produktivitas sawit Malaysia di 2025 mencapai 4,02 MT/hektare/tahun, dengan luas lahan hanya 5,04 juta hectare.
“Harapan kita kedepan di 2040, 2045 sawit ini produktivitasnya akan semakin meningkat dan dua setengah kali lipat,” tandasnya.
Zaid menilai luas lahan sawit yang lebih luas dari Malaysia bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ia menyebut dengan luas lahan yang lebih besar, maka seharusnya produktivitas sawit dapat meningkat.
“Dari 16 juta hektare kurang lebih lahan Indonesia, posisi pekebun sawit rakyat itu 42 persen kalau yang perkebunan negara itu hanya 4 persen. Sisanya sebesar 54 persen itu perkebunan swasta. Artinya apa? Kalau kita lihat posisi ini, peran pekebun sawit rakyat ini sangat berpengaruh. Dan ini yang perlu kita dukung,” paparnya. (*)
Editor: Galih Pratama
