Headline

7 BPD Diguyur Pemerintah Dana Rp11,5 Triliun

Jakarta — Pemerintah kembali menempatkan dana di perbankan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di daerah. Kali ini, tujuh bank pembangunan daerah (BPD) diguyur dana Rp11,5 triliun dengan harapan bisa mengakserasi ekspansi kredit hingga dua kali lipat. 

“Kalau [Bank] DKI dapat Rp2 triliun, kita harapkan bisa salurkan kredit Rp4 triliun, atau bahkan seperti Himbara bisa 3 kali lipat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (27/7/2020). 

Adapun tujuh BPD yang menerima penempatan dana antara lain PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) senilai Rp2,5 triliun, PT Bank DKI Jakarta Rp2 triliun, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rp2 triliun, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) Rp2 triliun, dan PT Bank SulutGo Rp2 triliun. “Ada pula PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PT Bank DIY yang masih diproses dan masing-masing akan mendapatkan Rp 1 triliun,” lanjut Sri Mulyani.

Dia menambahkan, terkait program penempatan dana di bank daerah, pemerintah menyiapkan total dana Rp20 triliun. Berarti masih ada Rp8,5 triliun lagi yang siap diparkirkan bank daerah lain.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan Rp30 triliun sebagai penempatan tahap pertama di bank himpunan milik negara (Himbara) atau empat Bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

Adapun penempatan dana di BPD tersebut, lanjut Sri Mulyani memiliki ketentuan yang sama dengan penempatan Himbara. Misalnya bank daerah akan dibebankan bunga 80% dari suku bunga repo. Pemerintah juga berharap dana ini juga bisa jadi sumber ekspansi kredit. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Bos Danantara Sebut Demutualisasi BEI Buka Pintu Investor Global

Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More

57 mins ago

CIO Danantara Buka Suara soal Demutualisasi BEI dan Potensi Konflik

Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More

1 hour ago

Awarding BTN Housingpreneur Jadi Penutup BTN Expo 2026, Fokus Inovasi Perumahan

Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More

2 hours ago

Digadang Jadi Pjs Dirut BEI, Jeffrey Hendrik Respons Begini

Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More

3 hours ago

Respons Cepat OJK Redam Kekhawatiran Pasar Pascapergantian Pimpinan

Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More

5 hours ago

OJK Beberkan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal RI, Apa Saja?

Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More

6 hours ago