Perbankan dan Keuangan

Bos OJK Respons Soal Temuan BPK Terkait BPR dan BPRS Bermasalah

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang masih melakukan aktivitas penghimpunan dana padahal bank sedang dalam pengawasan khusus.

“Tahun ini justru banyak kita lakukan langkah yang menunjukkan proses pengawasan yang terjadi sejak tahun lalu, itu sudah ditindaklanjuti dengan berbagai keputusan,” kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 6 Juni 2024.

Mahendra bilang, OJK telah melakukan sejumlah kebijakan, yakni di antaranya melakukan pencabutan izin usaha dan memasukan bank tersebut dalam pengawasan khusus.

Baca juga: Gerak Cepat LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Jepara Artha Rp61,5 Miliar

“OJK melakukan pencabutan usaha dan memasukan bank itu dalam pengawasan khusus dan ada tindaklanjutnya. Jadi, sebenarnya tindak lanjut dari hal itu sudah dilakukan pada saat itu dan pada belakangan tahun 2024 ini,” ungkap Mahendra.

Adapun mengenai temuan BPK mengenai adanya potensi klaim yang tidak sesuai sebesar Rp2,43 miliar, kata Mahendra penyelesaiannya akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saya harus lihat lagi, tidak hafal (jumlah klaim). Tapi yang terkait dengan dengan penyelesaian BPR yang ditangani oleh LPS, tentu kewajiban penjaminannya ada di sana dan sudah dipenuhi. Tidak ada masalah,” bebernya.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK No.28 Tahun 2023, yang dalam Pasal 21 di POJK dimaksud ditegaskan terkait larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, merupakan salah satu tindakan pengawasan OJK yang dapat diperintahkan kepada Bank Dalam Penyehatan.

Baca juga: Lewat Cara Ini, LPS Berhasil Sehatkan Kembali BPR Indramayu Jabar

Kemudian, OJK dan LPS juga telah memperbaharui Nota Kesepahaman dalam MOU-9/D.01/2023 tanggal 14 September 2023, yang menyebutkan bahwa  OJK senantiasa memberitahukan perubahan status pengawasan Bank dan tindakan pengawasan OJK terhadap Bank dalam Penyehatan kepada LPS.

OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS secara berkelanjutan berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

PHE OSES Resmi Salurkan Gas Bumi Ke PLTGU Cilegon

Jakarta -  PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More

5 hours ago

Transformasi Aset, PLN Integrasikan Tata Kelola Arsip dan Dokumen Digital

Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More

6 hours ago

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Dukung Peningkatan Kinerja Keselamatan

Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More

8 hours ago

Jumlah Peserta Regulatory Sandbox Menurun, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More

10 hours ago

OJK Siap Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Begini Upayanya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More

14 hours ago

BPKH Ajak Pemuda Gunakan DP Haji sebagai Mahar Pernikahan

Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More

16 hours ago