Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diketahui telah memasuki tahap uji coba. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari uji coba tersebut, koperasi dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari industri keuangan, terutama perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menuturkan bahwa OJK akan terus mendukung langkah tersebut, yang diharapkan dapat memberikan pertumbuhan lebih baik di desa-desa nantinya.
Tidak hanya itu, menurutnya, implementasi Kopdes/Kel Merah Putih ke depannya juga dapat menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tentu sangat mendukung langkah tadi karena hal itu juga memberikan kesempatan kepada penguatan dan pertumbuhan lebih baik lagi di desa-desa yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi dan juga tentunya peningkatan sejahtera masyarakat,” ujar Mahendra dikutip, Rabu, 16 Juli 2025.
Baca juga: Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih Bisa Akses KUR hingga Rp3 Miliar
Mahendra menyebut, tahap uji coba ini juga menjadi kesempatan bagi industri perbankan untuk saling melengkapi dan berinteraksi, agar model bisnis Kopdes/Kel Merah Putih dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan.
“Kamu akan tentu memperoleh informasi lebih banyak mengenai hal ini pada gilirannya memberikan dukungan agar jika diperlukan pembiayaan-pembiayaan dan dukungan fasilitas keuangan lainnya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan good governance secara prudent,” imbuhnya.
Adapun Kopdes/Kel Merah Putih dijadwalkan akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Struktur kelembagaan koperasi disebut telah hampir selesai, dengan 78.271 unit koperasi telah mendapatkan pengesahan hukum.
Baca juga: Menkop Yakin Kopdes Merah Putih Bisa Saingi Koperasi Dunia, Ini Strateginya
Diketahui, pembiayaan awal Kopdes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus, dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan masa tenggang (grace period) selama enam bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional. (*)
Editor: Yulian Saputra
