Moneter dan Fiskal

Bos LPS Beberkan Penyebab Ekonomi RI Sulit Tumbuh di Atas 5 Persen

Jakarta – Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sulit mencapai angka di atas 5 persen untuk saat ini.

Kata Purbaya, padahal di masa lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sangat cepat, bahkan bisa mendekati 6 persen, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5 persen aja syukur. Ada ekonom bilang kita sekarang ditargetkan di atas 5 persen. Zaman sebelumnya SBY tumbuh mendekati 6 persen rata-rata, zaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5 persen rata-rata,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook 2024, Kamis, 29 Februari 2024.

Baca juga: Didorong Hal Ini, BI Pede Ekonomi Syariah 2024 Tumbuh 5,5 Persen

Purbaya menjelaskan, padahal di era Pak Jokowi saat ini banyak membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Ini seharusnya membawa perkembangan perekonomian semakin cepat.

“Saya lihat data-data lagi, saya periksa laju pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir 200 persen lebih, sekarang on average 7 persen. Jadi pemerintah bangun ekonomi hampir dibilang sendirian,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Purbaya, sektor syariah, perbankan dan sektor swasta tidak banyak membantu dalam perekonomian, yang mana pemerintah hanya bekerja sendirian.

“Tapi mengubah itu tidak terlalu mudah. Ini paradigma para pengambil kebijakan moneter itu berlaku juga LPS, BI. Paling penting kita menyadari sekarang sektor finansial artinya swasta perlu terlibat,” jelasnya.

Baca juga: Bos OJK Nilai Ekonomi Global Bakal Terhindar dari Resesi 

Dengan adanya sinergi dari sektor finasnisal dan swasta, maka pertumbuhan konsumsi akan melonjak di level 5-6 persen yang akan mendorong ekonomi.

Selain itu, Purbaya menilai ada keganjilan dari belanja pemerintah yang jor-joran hanya di akhir tahun.

“Ada keganjlan di government spending dengan besar-besaran tadi di akhir tahun, masih tidak terpakai mungkin Rp600-700 triliun setiap tahun selama 5 tahun terakhir, itu mungkin agak susah birokrasi kita perlu naikan SDM kalau tidak diperbaikin ya ekonomi 6-7 persen gampang,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prudential Indonesia Luncurkan PRUMapan, Sasar Kebutuhan Proteksi Generasi Sandwich

Poin Penting Prudential Indonesia meluncurkan PRUMapan, asuransi jiwa tradisional yang menyasar milenial dan Gen Z,… Read More

4 hours ago

Dana Abadi LPDP Tembus Rp180,8 Triliun, Intip Rincian Alokasi dan Penggunaannya

Poin Penting Dana abadi LPDP mencapai Rp180,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk pendidikan Rp149,8 triliun,… Read More

5 hours ago

MTF Telusuri Dugaan Tindak Pidana yang Mengatasnamakan Perusahaan

Poin Penting PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melakukan penelusuran menyeluruh atas dugaan tindak pidana yang… Read More

5 hours ago

ISEI Dorong Reformulasi Kebijakan UMKM Lewat Industry Matching di Bogor

Poin Penting ISEI dorong kebijakan berbasis praktik lapangan melalui ISEI Industry Matching bersama YDBA untuk… Read More

5 hours ago

Bank Mandiri Siapkan Rp44 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Ramadan-Lebaran 2026

Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More

6 hours ago

LPDP Minta Maaf atas Polemik Alumni Berinisial DS

Poin Penting LPDP menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang ditimbulkan alumni berinisial DS dan menilai… Read More

7 hours ago