Moneter dan Fiskal

Bos LPS Beberkan Penyebab Ekonomi RI Sulit Tumbuh di Atas 5 Persen

Jakarta – Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sulit mencapai angka di atas 5 persen untuk saat ini.

Kata Purbaya, padahal di masa lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sangat cepat, bahkan bisa mendekati 6 persen, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5 persen aja syukur. Ada ekonom bilang kita sekarang ditargetkan di atas 5 persen. Zaman sebelumnya SBY tumbuh mendekati 6 persen rata-rata, zaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5 persen rata-rata,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook 2024, Kamis, 29 Februari 2024.

Baca juga: Didorong Hal Ini, BI Pede Ekonomi Syariah 2024 Tumbuh 5,5 Persen

Purbaya menjelaskan, padahal di era Pak Jokowi saat ini banyak membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Ini seharusnya membawa perkembangan perekonomian semakin cepat.

“Saya lihat data-data lagi, saya periksa laju pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir 200 persen lebih, sekarang on average 7 persen. Jadi pemerintah bangun ekonomi hampir dibilang sendirian,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Purbaya, sektor syariah, perbankan dan sektor swasta tidak banyak membantu dalam perekonomian, yang mana pemerintah hanya bekerja sendirian.

“Tapi mengubah itu tidak terlalu mudah. Ini paradigma para pengambil kebijakan moneter itu berlaku juga LPS, BI. Paling penting kita menyadari sekarang sektor finansial artinya swasta perlu terlibat,” jelasnya.

Baca juga: Bos OJK Nilai Ekonomi Global Bakal Terhindar dari Resesi 

Dengan adanya sinergi dari sektor finasnisal dan swasta, maka pertumbuhan konsumsi akan melonjak di level 5-6 persen yang akan mendorong ekonomi.

Selain itu, Purbaya menilai ada keganjilan dari belanja pemerintah yang jor-joran hanya di akhir tahun.

“Ada keganjlan di government spending dengan besar-besaran tadi di akhir tahun, masih tidak terpakai mungkin Rp600-700 triliun setiap tahun selama 5 tahun terakhir, itu mungkin agak susah birokrasi kita perlu naikan SDM kalau tidak diperbaikin ya ekonomi 6-7 persen gampang,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

BPJS Kesehatan Buka Suara soal Bayi Baru Lahir Otomatis Terdaftar JKN, Ini Faktanya

Poin Penting Bayi baru lahir belum otomatis menjadi peserta JKN, tetap harus didaftarkan. BPJS masih… Read More

28 mins ago

Permata Bank Tebar Dividen Rp1,26 Triliun, Angkat Direktur Baru

Poin Penting Permata Bank membagikan dividen Rp1,266 triliun atau Rp35 per saham dari laba 2025.… Read More

7 hours ago

Rupiah Babak Belur, Misbakhun Kritik Kebijakan BI yang Konvensional

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai BI masih menggunakan pendekatan konvensional… Read More

10 hours ago

Bank Mandiri Mau Gelar RUPST 29 April 2026, Simak Agenda Lengkapnya

Poin Penting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan mengadakan RUPST tahun buku 2025 pada 29… Read More

11 hours ago

Siap-Siap! Bea Cukai Buka 300 Formasi CPNS Lulusan SMA Bulan Depan

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka rekrutmen CPNS untuk 300 lulusan SMA/sederajat… Read More

11 hours ago

Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Begini Respons BI

Poin Penting Rupiah ditutup melemah 70 poin (0,41 persen) ke Rp17.105 per dolar AS, menjadi… Read More

12 hours ago