Moneter dan Fiskal

Bos LPS Beberkan Penyebab Ekonomi RI Sulit Tumbuh di Atas 5 Persen

Jakarta – Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sulit mencapai angka di atas 5 persen untuk saat ini.

Kata Purbaya, padahal di masa lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sangat cepat, bahkan bisa mendekati 6 persen, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5 persen aja syukur. Ada ekonom bilang kita sekarang ditargetkan di atas 5 persen. Zaman sebelumnya SBY tumbuh mendekati 6 persen rata-rata, zaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5 persen rata-rata,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook 2024, Kamis, 29 Februari 2024.

Baca juga: Didorong Hal Ini, BI Pede Ekonomi Syariah 2024 Tumbuh 5,5 Persen

Purbaya menjelaskan, padahal di era Pak Jokowi saat ini banyak membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Ini seharusnya membawa perkembangan perekonomian semakin cepat.

“Saya lihat data-data lagi, saya periksa laju pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir 200 persen lebih, sekarang on average 7 persen. Jadi pemerintah bangun ekonomi hampir dibilang sendirian,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Purbaya, sektor syariah, perbankan dan sektor swasta tidak banyak membantu dalam perekonomian, yang mana pemerintah hanya bekerja sendirian.

“Tapi mengubah itu tidak terlalu mudah. Ini paradigma para pengambil kebijakan moneter itu berlaku juga LPS, BI. Paling penting kita menyadari sekarang sektor finansial artinya swasta perlu terlibat,” jelasnya.

Baca juga: Bos OJK Nilai Ekonomi Global Bakal Terhindar dari Resesi 

Dengan adanya sinergi dari sektor finasnisal dan swasta, maka pertumbuhan konsumsi akan melonjak di level 5-6 persen yang akan mendorong ekonomi.

Selain itu, Purbaya menilai ada keganjilan dari belanja pemerintah yang jor-joran hanya di akhir tahun.

“Ada keganjlan di government spending dengan besar-besaran tadi di akhir tahun, masih tidak terpakai mungkin Rp600-700 triliun setiap tahun selama 5 tahun terakhir, itu mungkin agak susah birokrasi kita perlu naikan SDM kalau tidak diperbaikin ya ekonomi 6-7 persen gampang,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Proteksi Pemudik 2026, BRI Life Andalkan Produk Asuransi Digital MODI

Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More

41 mins ago

BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?

Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More

2 hours ago

BI Tegaskan Beli Tunai Dolar AS Tak Dibatasi, Ini Aturan Barunya

Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More

2 hours ago

BI Guyur Insentif KLM Rp427,1 Triliun di Awal Maret, Ini Porsi Himbara-Bank Asing

Poin Penting Bank Indonesia menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Rp427,1 triliun ke perbankan hingga minggu… Read More

3 hours ago

BNI Berangkatkan 7.000 Pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

Poin Penting Bank Negara Indonesia (BNI) memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik dalam Program Mudik Gratis… Read More

3 hours ago

Sambut Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi

Poin Penting Bank Raya memastikan layanan digital tetap optimal selama libur Hari Raya Nyepi 2026… Read More

4 hours ago