Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan tiga kunci sukses pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Menurutnya, dari ketiga kunci sukses tersebut masalah anggaran telah terselesaikann secara politis.
“Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” katanya, usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025.
Sementara untuk sektor SDM, Dadan mengatakan bahwa sektor ini menjadi tantangan yang nyata terutama terkait keberadaan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini menurutnya terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.
Baca juga : Prabowo Targetkan 82,9 Juta Siswa-Ibu Hamil Terima Program MBG pada November
“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya,” jelasnya.
Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Dadan mengatakan bahwa BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) guna mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga.
“InsyaAllah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” tambahnya.
Sementara itu, dalam aspek infrastruktur Kepala BGN mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.
Baca juga : Realisasi Anggaran MBG Prabowo Capai Rp2,3 Triliun per 29 April 2025
“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Meski demikian, Kepala BGN juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra.
Pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.
“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” tandasnya.
Dengan penguatan tiga aspek utama ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi nasional dapat berlangsung lebih masif dan terstruktur. Program ini juga diharapkan tepat sasaran demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. (*)
Editor: Galih Pratama
