Poin Penting
- Presiden Prabowo memanggil Kepala BGN untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai maraknya kasus keracunan, dengan total 9.615 SPPG melayani 31 juta penerima manfaat
- Sejak Januari–September 2025 tercatat 71 insiden, mayoritas di SPPG baru, dipicu SDM minim pengalaman, kualitas bahan baku, air, serta pelanggaran SOP.
- Prabowo instruksikan peningkatan tata kelola, termasuk koki terlatih, rapid test makanan, alat sterilisasi, filter air, dan CCTV.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ramai diberitakan belakangan ini.
Dadan menjelaskan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara, pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Minggu, 28 September 2025.
Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Baca juga : DPR Minta Kajian Ulang Pengalihan Dana Pendidikan ke Program Makan Bergizi Gratis
Dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.
Baca juga : DPR Soroti Ketidaksesuaian Menu Makan Bergizi Gratis di Lapangan
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Prabowo pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.
Sebelumnya, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Desakan ini menyusul lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan yang masih dialami siswa dan guru di berbagai daerah .
Sementara, Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih mengatakan, kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Angka jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak karena pemerintah sejauh ini belum menyediakan dasbor pelaporan yang bisa diketahui publik.
“Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Diah.
CISDI mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 19 September lalu, program MBG telah menyebabkan sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi. (*)
Editor: Galih Pratama
