Tak hanya itu, Tito menambahkan bahwa dana yang diatur oleh OJK pun sangatlah besar yakni hampir mencapai Rp17 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6.800 triliun di antaranya berasal dari industri perbankan, Rp2.000 triliun dari industri keuangan nonbank (IKNB), dan Rp6.300 triliun berasa dari pasar modal.
“Jadi bisa dilihat dahsyatnya koordinasi dari OJK. Dana diatur penggunaannya total Rp17 ribu triliun. Padahal APBN cuma Rp2.000 triliun. Kalau dilihat dari struktur yang ada, yang besar ada di sana,” tuturnya.
Dalam paparannya tersebut Tito juga menjelaskan kondisi otoritas jasa keuangan di negara lain dimana anggota DK OJK lebih banyak diisi oleh praktisi pasar.
“Jika dilihat di semua negara, Inggris dari 12 anggota, 6 orang berasal dari praktisi pasar. Australia, dari 4 anggota, 3 orangnya anggota pasar. Belanda, dari 4 anggota, 3 orangnya dari pasar. Jerman dari 5 anggota, 3 orang nya dari pasar. Hampir semuanya dari praktisi,” tukas Tito.
Melihat kondisi tersebut, Tito berpandangan bahwa anggota Dewan Komisioner OJK seharusnya berasal dari praktisi pasar yang bisa langsung berinteraksi dan mengetahui denyut jantung pasar (market). (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting YLKI menilai pembentukan Satgas Ramadan dan Idulfitri oleh Pertamina sebagai langkah positif untuk… Read More
Oleh Muhammad Edhie Purnawan, Staf Pengajar FEB UGM dan Ketua Bidang International Affairs PP ISEI… Read More
Poin Penting Komisi III DPR mengecam penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus dan… Read More
Poin Penting BNI menyediakan pembelian Sukuk Ritel SR024 melalui aplikasi wondr by BNI dengan cashback… Read More
Poin Penting BNI mengajak masyarakat merencanakan keuangan selama Ramadan melalui fitur Growth di aplikasi wondr… Read More
Poin Penting Tugu Insurance mengajak masyarakat berdonasi untuk membantu penyintas kecelakaan lalu lintas yang mengalami… Read More