Tak hanya itu, Tito menambahkan bahwa dana yang diatur oleh OJK pun sangatlah besar yakni hampir mencapai Rp17 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6.800 triliun di antaranya berasal dari industri perbankan, Rp2.000 triliun dari industri keuangan nonbank (IKNB), dan Rp6.300 triliun berasa dari pasar modal.
“Jadi bisa dilihat dahsyatnya koordinasi dari OJK. Dana diatur penggunaannya total Rp17 ribu triliun. Padahal APBN cuma Rp2.000 triliun. Kalau dilihat dari struktur yang ada, yang besar ada di sana,” tuturnya.
Dalam paparannya tersebut Tito juga menjelaskan kondisi otoritas jasa keuangan di negara lain dimana anggota DK OJK lebih banyak diisi oleh praktisi pasar.
“Jika dilihat di semua negara, Inggris dari 12 anggota, 6 orang berasal dari praktisi pasar. Australia, dari 4 anggota, 3 orangnya anggota pasar. Belanda, dari 4 anggota, 3 orangnya dari pasar. Jerman dari 5 anggota, 3 orang nya dari pasar. Hampir semuanya dari praktisi,” tukas Tito.
Melihat kondisi tersebut, Tito berpandangan bahwa anggota Dewan Komisioner OJK seharusnya berasal dari praktisi pasar yang bisa langsung berinteraksi dan mengetahui denyut jantung pasar (market). (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Oleh Tim The Finance SEBUAH paradoks berbahaya menggeliat dalam tubuh Republik Indonesia. Di satu sisi,… Read More
Poin Penting OJK mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan penipuan trading kripto yang diduga melibatkan Timothy… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan pengusulan calon Deputi Gubernur BI… Read More
Poin Penting OJK mengungkap penipuan online bisa menimpa siapa saja, termasuk guru besar dan kalangan… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Banten yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni menetapkan perubahan struktur pengurus… Read More
Poin Penting Amar Bank menggandeng MRT Jakarta untuk menghadirkan layanan embedded banking di kanal digital,… Read More