Simalungun – Transformasi digital di tubuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini jadi ‘mandatory’ untuk bersaing di tengah persaingan industri perbankan yang makin ketat. Tanpa digitalisasi, BPD dipastikan akan sulit bersaing.
Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi mengatakan, digitalisasi bagi BPD sangat penting untuk mendorong kinerja bank daerah. Digitalisasi sebagai ‘senjata’ dalam menghadapi persaingan bisnis dengan bank-bank besar. Dengan capital yang dimilikinya, bank besar memang lebih leluasa mengembangkan teknologi digitalisasi yang lebih canggih.
“Tapi itu tak membuat kita putus asa, kita pun harus ikut melakukan digitalisasi,” ungkap Babay dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang merupakan rangkaian acara Undian Tabungan Simpeda ke-2 Tahun XXXIV-2024 di Hotel Niagara Parapat, Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), 24 April 2024.
Baca juga: Seminar Nasional BPD: Peran Digitalisasi Dalam Mendukung Perekonomian Daerah
Menurut Babay, transformasi digital bukan sekadar berhubungan dengan masalah finansial saja, tapi lebih mencakup pada kedaulatan negara. Babay menerjemahkan kedaulatan tersebut, dengan menerapkan digitalisasi dalam tubuh BPD.
“Dulu waktu saya masih di BJB, saya membangun BJB Digi, penggunanya baru 2.000 dan membangun supply chain. Ini (produk digitalisasi) merupakan kedaulatan buat BJB,” ujar Babay.
Menurutnya, penerapan digitalisasi tersebut merupakan upaya untuk membangun BPD yang berdaulat. Dengan tujuan utamanya agar mampu merebut kembali pangsa pasar BPD yang perlahan mulai ‘dikuasai’ oleh bank lainnya.
“Banyak keju (pangsa pasar BPD) kita yang diambil orang (bank lain) dan kita tidak menyadari itu. Makanya, kita harus betul-betul mengambil kembali, tentu saja dengan digitalisasi,” ujarnya.
Babay membeberkan ada lima sektor potensial yang fokus digarap oleh Bank Sumut. Di antaranya sektor pemerintahan, pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan agrobisnis yang ada di Sumut.
Sektor pemerintahan, misalnya, Bank Sumut coba menggarap 15 ribu vendor yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Baca juga: Bos Bank Sumut Beberkan Tantangan BPD di Tengah Persaingan Industri Perbankan
Potensinya sangat besar. Mengingat saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut sekitar Rp67 triliun. Dari jumlah tersebut, kata Babay, ada sekitar Rp20 triliun ‘dialokasikan’ bagi vendor di Pemprov Sumut.
“Vendor ini ada kaitannya dengan digitalisasi, seperti supply chain financing, QRIS, tapping box, hingga EDC. Ini yang harus kita siapkan digitalisasinya,” ungkap Babay. (*)
