BNI Perkuat Integritas dan GCG Lewat Compliance Forum Bersama KPK

Poin Penting

• Gandeng KPK, BNI menggelar Compliance Forum untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan budaya anti-korupsi.
• Business Judgement Rule sebagai landasan pengambilan keputusan bisnis yang prudent dan berintegritas.
• BNI konsisten menjalankan inisiatif anti-korupsi, termasuk pembelajaran wajib, larangan gratifikasi, serta kerja sama dengan KPK dan aparat hukum.

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan budaya anti-korupsi.

Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema “Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi.”

Acara ini melibatkan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komisaris dan Direksi perusahaan konglomerasi keuangan BNI, senior leader, seluruh pegawai tersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI), serta BNI Hi-Movers, baik secara langsung maupun daring.

Baca juga: BNI Dorong Ekonomi Kerakyatan Lewat Pendampingan Batik Ramah Lingkungan

Compliance Forum menjadi agenda rutin tahunan yang berfungsi sebagai wadah strategis untuk memperkuat penerapan GCG dan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan forum ini penting untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip Business Judgement Rule yang menjadi landasan pengambilan keputusan bisnis secara prudent.

“Melalui forum ini, kami ingin memperdalam pemahaman mengenai prinsip Business Judgement Rule, yang memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip 17 September 2025.

Okki menambahkan, BNI secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif penguatan budaya anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi. Upaya tersebut antara lain melalui program pembelajaran wajib bagi seluruh Hi-Movers, sosialisasi larangan gratifikasi, serta kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum melalui pelatihan anti-korupsi di sektor perbankan.

Baca juga: BNI Ingatkan Masyarakat Waspadai Lowongan Kerja Palsu

Menurut Okki, penerapan GCG bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi seluruh insan BNI, termasuk anak perusahaan, agar ekosistem BNI tumbuh dengan integritas yang kuat.

“Semoga forum ini memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi BNI, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Langkah ini menegaskan komitmen BNI untuk membangun budaya perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional. (*)