News Update

BNI Buka E-Warong KUBE PKH di Papua

Jakarta–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bersama Kemensos dan Bulog, bangun Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Elektronik Program Keluarga Harapan atau e-Warong KUBE PKH di tanah Papua.

Langkah ini menjadi salah satu terobosan penting dalam membuka jalur penyaluran bantuan sosial atau subsidi secara nontunai atau secara digital dari pemerintah pusat di Jakarta ke penerima manfaat di Papua.

Dengan penyaluran secara digital, maka bantuan sosial atau subsidi akan dapat didistribusikan secara lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Untuk menjaga agar keterlibatan masyarakat Papua tetap tinggi terhadap e-Warong KUBE PKH ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan BULOG mengajak Lembaga Mayarakat Adat (LMA) Papua dalam mengoperasikannya. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3

Paulus Yoga

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

31 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

40 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

57 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

1 hour ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago