News

INDEF: Pemerintah Tidak Konsisten Buat Aturan AEoI

Jakarta--Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan kritikannya terhadap kebijakan pemerintah pada Perppu no 1 tahun 2017 beserta peraturan menteri keuangan ( PMK No. 70/2017). Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut seakan tidak konsisten. "AEoI itu syaratnya keterbukaan informasi ke antarnegara, tapi yang dirumuskan dalam...

Obligasi MTF Tahap II Resmi Tercatat di Bursa 

Jakarta - Obligasi berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance tahap II tahun 2017 (MTF) resmi  dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini. Mengutip keterbukaan informasi BEI, Kamis, 8 Juni 2017, obligasi berkelanjutan MTF tersebut memiliki nilai nominal sebesar Rp850 miliar. Adapun seri obligasi tersebut terdiri dari seri A senilai Rp610...

Persaingan Sigit dan Wimboh di Mata DPR

Jakarta--Dua Calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Sigit Pramono dan Wimboh Santoso sudah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di XI DPR-RI. Kedua kandidat dianggap sama-sama kuat dan memiliki kelebihan masing-masing. Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Anggota Komisi XI, DPR RI, Johnny G Plate, di...

Acuan Nilai Pembukaan Data Nasabah Rp1 Miliar Dipertanyakan

Jakarta--Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menanggapi batas minimal saldo rekening yang akan dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sejumlah Rp1 Miliar. Peneliti Ekonomi INDEF, Aviliani mengungkapkan, bahwa perubahan batas minimal saldo yang awalnya Rp200 juta menjadi Rp1 miliar patut dipertanyakan. "Bila aturan ini sudah disahkan...

INDEF “Sentil” Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah

Jakarta--Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyentil kebijakan pemerintah tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Perppu no 1 tahun 2017 serta pada PMK No. 70/2017. Dalam kebijakan tersebut Indef meninai adanya ketidak setaraan dalam ketentuan sanksi. "Inikan dalam peraturannya saja sudah tidak jelas ketentuan sanksi bagi...

DPR Tak Setuju Ide Tirta Soal Kurikulum Literasi Keuangan

Jakarta--Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika tidak setuju dengan ide Calon Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara terkait dengan keinginannya untuk memasukkan program literasi keuangan ke kurikulum sekolah. "Sekolah kalau di Indonesia terlalu banyak materi yang intinya malah bikin dangkal. Kalau...

Tekankan Integrasi Pengawasan OJK, Tirta Usung Program ASKI

Jakarta - Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengusung program Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) sebagai rancang bangun industri keuangan secara menyeluruh. Melalui ASKI akan mendorong integrasi pengawasan di Lembaga Keuangan. "Pembagian wilayah sektor keuangan masih membingungkan, belum adanya design yang terintegrasi secara menyeluruh," ujar Tirta...