Oleh Ignasius Jonan, Bankir Senior, Menteri Perhubungan 2014-2016, dan Menteri ESDM 2016-2019 KEGIATAN bisnis telah berlangsung lama. Ratusan tahun sebelum kebangkitan konglomerasi, terutama dipicu oleh revolusi industri, telah berdiri perusahaan-perusahaan yang kemudian mendunia. Di antaranya, Cigna yang berdiri pada 1792, JPMorganChase pada 1799, Citigroup pada 1812, Lehman Brothers pada 1850,...
News
Dana Bansos Rp2,1 T Mengendap di Rekening Dormant, Puan Desak Audit Menyeluruh
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif (dormant). Menurutnya, kondisi ini mencerminkan masih kurang maksimalnya tata kelola keuangan...
413 BPR Raih Predikat “Sangat Bagus” dalam Rating Infobank 2025
Jakarta – Sebanyak 413 bank perkreditan rakyat (BPR) berhasil meraih predikat "sangat bagus" dalam “Rating BPR Versi Infobank 2025” yang dirilis oleh Majalah Infobank edisi Agustus 2025. Penilaian ini mengacu pada kinerja keuangan tahun 2023 dan 2024, serta mencerminkan pencapaian BPR dalam menjaga performa bisnis mereka secara konsisten. Rating tahun...
BSI dan Prudential Syariah Jalin Kerja Sama Layanan Bancassurance
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) memperkuat kemitraan strategis melalui layanan bancassurance. Sinergi ini bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.
Breaking! Danantara Melarang Komisaris BUMN Dapat Tantiem dan Jatah Insentif Direksi Dikurangi
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang anggota dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN mendapatkan tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Adapun larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran S-063/DI-BP/VII/2025 pada tanggal 30 Juli 2025 yang...
Kunjungan Wisman Juni 2025 Tembus 1,42 Juta, Terbanyak dari Australia
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juni 2025 mencapai 1,42 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 8,42 persen secara bulanan (mtm) dan naik 18,20 persen secara tahunan (yoy). “Secara total jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,42 juta atau naik 8,42 persen secara bulanan...
IHSG Naik 1,17 Persen di Sesi I, Tembus 7.571 Meski Bursa Asia Melemah
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat, 1 Agustus 2025, ditutup kembali meningkat ke level 7.571,67 dari posisi 7.484,33 atau naik 1,17 persen. Berdasarkan statistik RTI Business pada perdagangan hari ini, sebanyak 15,53 miliar saham diperdagangkan, dengan frekuensi perpindahan tangan sebanyak 954 ribu...
Neraca Perdagangan RI Surplus USD4,10 Miliar di Juni 2025
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2025 mencatatkan surplus sebesar USD4,10 miliar. “Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” kata Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam Rilis BPS, Jumat, 1 Agustus 2025. Pudji menjelaskan surplus neraca perdagangan...
BPS: Kinerja Ekspor RI Januari-Juni 2025 Tembus USD135,41
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor pada periode Januari-Juni 2025 sebesar USD135,41 miliar atau naik 7,70 persen secara kumulatif (ctc), dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar USD125,73 miliar. “Total nilai ekspor seoanjang Januari-Juni 2025 mengalami peningkatan sebesr 7,70 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Andil utama peningkatan nilai...
Soal Pemblokiran Rekening “Tidur”, Celios: Kebijakan PPATK Rugikan Masyarakat
Jakarta - Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai pemblokiran rekening dormant yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya merugikan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya harus dicabut. Menurutnya, rekening itu hak nasabah sebagai konsumen, bukan hak dari PPATK. "Pertama, dari sudut pandang konsumen, tentu langkah pemerintah ini merugikan karena...
