News

Rekening Dorman dan Hak Nasabah di Era Digital

Oleh Wilson Arafat, GRC and ESG Specialist REKENING bank yang tidak aktif (dorman) kembali menjadi buah bibir yang menyesakkan. Beberapa waktu lalu, rekening dorman di salah satu bank nasional telah dibobol senilai Rp204 miliar. Implikasinya sungguh menyentuh hak paling dasar: mengetahui, mengakses, dan memperoleh perlakuan biaya yang adil. Pertanyaannya, bisakah...

Bayangkan! Industri Leasing & Perbankan Tanpa Debt Collector, Babak Belur “Ditabrak” Kredit Macet Lalu Krisis

Oleh Eko B Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group UTANG harus dibayar. Jika macet jangan menghindar. Apalagi, memindahkan kendaraan yang belum lunas ke pihak lain. Jual, kendaraan hanya “STNK Only” yang dibiarkan marak. Atau, “mempreteli” kendaraan sebelum ditarik. Cukup datang, selesaikan, dan kalau perlu minta restrukturisasi. Jangan lari, apalagi minta...

Usai Kasus Maut di Kalibata, OJK Bakal Tertibkan Praktik Penagihan Utang

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait insiden pengeroyokan terhadap debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (11/12). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya akan menertibkan praktik penagihan utang, dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih. Menurutnya, OJK...

Respons Bank Neo Commerce soal Dorongan OJK Merger dan Naik KBMI 2

Jakarta - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC; IDX: BBYB) buka suara terkait permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong bank-bank dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk melakukan konsolidasi atau merger serta “naik kelas” menjadi KBMI 2. Direktur Utama BNC, Eri Budiono menyampaikan bahwa perseroan masih mengkaji...

Sucor Sekuritas Bakal Bawa 3 IPO Jumbo Tahun Depan

Poin Penting Sucor Sekuritas membidik membawa tiga perusahaan dari sektor energi, consumer goods, dan teknologi untuk melantai di BEI; satu IPO hampir pasti di semester I, dua lainnya berpotensi di semester II Seluruh IPO yang ditangani Sucor dipastikan memiliki kapitalisasi pasar di atas Rp1 triliun, meski detail masing-masing perusahaan belum...

IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan, Ini Katalis Penggeraknya

Poin Penting IHSG berpotensi melanjutkan penguatan jika mampu bertahan dan ditutup di atas level 8.750, sementara kegagalan menembus level tersebut berisiko memicu konsolidasi di kisaran 8.600–8.750. Pergerakan IHSG dipengaruhi sikap wait and see investor terhadap rilis data ekonomi global, agenda bank sentral dunia, serta hasil RDG Bank Indonesia. Phintraco Sekuritas...

OJK Ringankan Beban Debitur Bencana Sumatra, Kredit hingga Rp10 M Diperlakukan Khusus

Poin Penting Restrukturisasi kredit hingga 3 tahun bagi debitur terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlaku untuk seluruh lembaga keuangan tanpa batasan plafon kredit. Status kredit tetap lancar (current) meski direstrukturisasi, sehingga debitur tetap dapat mengajukan kredit atau pembiayaan baru. Kredit hingga Rp10 miliar dinilai...

Menimbang Prospek Superbank Masuk Bursa

Oleh Paul Sutaryono KABAR teranyar, bank digital Superbank (SUPA) akan menawarkan saham perdana di lantai bursa (initial public offering/IPO) pada 17 Desember 2025. Apa saja keunggulan kompetitif (competitive advantages) bagi Superbank? Apa pula sentimen positifnya bagi bank digital lainnya? Dalam IPO, Superbank akan menawarkan 4,40 miliar saham dengan target dana...

Tekankan Pentingnya Rebranding BUMN, Simak Pesan Bos Danantara Dony Oskaria

Poin Penting Rebranding harus diiringi perubahan fundamental, bukan sekadar ganti logo atau identitas visual, melainkan transformasi menyeluruh pada mindset, perilaku, dan tata kelola perusahaan. Langkah rebranding BRI mencerminkan kesiapan bertransformasi untuk menjawab perubahan zaman dan ekspektasi nasabah yang semakin tinggi, bahkan melampaui harapan pelanggan. Rebranding menjadi pintu masuk penguatan fundamental...

Pemerintah Cabut Puluhan Izin Pemanfaatan Hutan, Total Lebih 1 Juta Hektare

Poin Penting Presiden Prabowo memerintahkan penertiban PBPH bermasalah, termasuk verifikasi, audit, dan pencabutan izin perusahaan yang melanggar aturan. Pemerintah mencabut 22 izin PBPH dengan total luas lebih dari 1 juta hektare, termasuk sekitar 116 ribu hektare di Sumatra. Total penertiban PBPH dalam setahun mencapai sekitar 1,5 juta hektare, sebagai upaya...