News

BCA Pastikan Rating Moody’s Tak Berdampak ke Kinerja Kredit

Poin Penting BCA menegaskan perubahan outlook Moody’s menjadi negatif tidak memengaruhi kinerja perseroan. Fundamental dan bisnis tetap berjalan solid Per akhir 2025, rasio NPL BCA tercatat 1,7 persen, jauh di bawah ambang batas regulator 5 persen. Penyaluran kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian Sepanjang 2025, kredit BCA naik 7,7 persen yoy...

Saling Sindir soal Dana Kapal, Trenggono Tegur Purbaya: Bersumber dari Pinjaman Inggris

Poin Penting Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berbeda pandangan soal sumber dana revitalisasi galangan kapal, memicu saling sindir di forum dan media sosial. Trenggono menegaskan dana kapal berasal dari pinjaman Inggris, merespons pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal sudah dikucurkan namun belum ada order...

Resmi Diluncurkan, Ocean by BCA Siap Permudah Pelaku Usaha Kelola Bisnis

Poin Penting BCA luncurkan Ocean by BCA, portal bisnis digital terintegrasi yang memudahkan pelaku usaha—dari UMKM hingga korporasi Fitur lengkap dan terintegrasi, mulai dari insight industri, dasbor bisnis, e-channel, hingga solusi supply chain, HR, financing, invoicing, pajak, dan asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Terhubung dengan myBCA Bisnis, memungkinkan transaksi bulk,...

Pekerja Swasta Boleh WFA Selama Lebaran 2026, Cek Aturan dan Jadwalnya di Sini!

Poin Penting Pemerintah menetapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan pekerja swasta guna mendukung kelancaran mudik dan arus balik WFA berlaku lima hari, 16–17 dan 25–27 Maret 2026, melalui surat edaran resmi WFA tidak berlaku bagi sektor esensial, bukan cuti, dan upah tetap dibayar penuh. Jakarta – Pemerintah resmi menerapkan...

Bos LPS Buka Suara soal Outlook Moody’s: Fundamental Ekonomi RI Tak Berubah

Poin Penting LPS menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, meski Moody’s menurunkan outlook kredit dari stabil menjadi negatif. Penurunan outlook dinilai akibat isu komunikasi dan prediktabilitas kebijakan, bukan karena pelemahan ekonomi. LPS mendorong perbaikan komunikasi pemerintah dengan lembaga pemeringkat untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor. Jakarta - Ketua Dewan Komisioner...

BPKH Gelar Program Balik Kerja Bareng 2026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Poin Penting BPKH kembali gelar Program Balik Kerja Bareng 2026 untuk keempat kalinya, memfasilitasi 2.700 peserta dengan 60 bus eksekutif menuju sejumlah terminal di Jabodetabek. Pendanaan bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), bukan dari setoran awal haji jemaah, sebagai bentuk distribusi kemaslahatan hasil pengelolaan dana. Program bagian dari...

Okupansi Properti Jakarta Bergeser, Healthcare Jadi Primadona

Poin Penting Sektor healthcare (life sciences & medical offices) mendominasi okupansi aset properti Jakarta tiga tahun berturut-turut, naik dari 38% (2024) menjadi 48% (2025) Selain healthcare, sektor retirement living dan student living turut mencatat porsi signifikan, dengan tren student living meningkat dari 24% (2024) menjadi proyeksi 27% (2026). Aging population,...

Ekonom Soroti Pemangkasan Anggaran untuk MBG, Pertanyakan Rasionalitas Kebijakan

Poin Penting Dana pendidikan 2026 Rp223 triliun dialihkan besar-besaran ke MBG, ditambah porsi dari kesehatan dan ekonomi Anggaran BGN terima anggaran Rp335 triliun, melonjak tajam, termasuk Rp71 triliun untuk belanja SDM Ekonom soroti prioritas MBG, sementara gaji guru honorer ikut tertekan akibat pemangkasan. Jakarta - Kebijakan pemerintah memangkas anggaran sejumlah...

Transformasi Bisnis, CIMB Niaga Gencar Hadirkan Digital Branch

Poin Penting CIMB Niaga memperluas Digital Branch, terbaru dengan peresmian Digital Branch Semarang Pemuda 102 sebagai bagian transformasi bisnis. Jaringan digital terus meluas, hingga akhir 2025 telah hadir di 62 lokasi (34 Digital Branch dan 28 Digital Hub) di seluruh Indonesia. Ekosistem digital OCTO terintegrasi, dengan pengguna aplikasi mencapai 3,8...

Imbas Putusan MK, DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung Sebelum 2027

Poin Penting DPR menargetkan RUU Pilkada rampung paling lambat 2026 agar tahapan Pemilu 2029 yang dimulai 2027 tidak terganggu, sesuai Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Tekanan waktu dirasakan penyelenggara pemilu, karena ketidakpastian regulasi berisiko menghambat persiapan dan tahapan pemilu. Metode pembentukan UU belum diputuskan, DPR masih memetakan puluhan isu substansial sebelum...