News

OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Dinamika Global

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, perkembangan terkini perekonomian global menunjukkan pemulihan terbatas, dengan rilis data yang menyatakan sejumlah mayoritas negara tumbuh di bawah ekspektasi. Namun, inflasi masih cukup resisten. “Hal...

Bank Raya Hadirkan Layanan Digital untuk Karyawan dan Mitra Perhutani

Jakarta - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) melakukan kerja sama dengan Perum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) melalui value chain partnership yang menyediakan akses Digital Lending, yaitu Pinang Flexi untuk membantu kebutuhan konsumtif Karyawan Perum Perhutani. Kerja sama tersebut juga membuka akses pinjaman Pinang Maksima dan Pinang Performa yang diperuntukkan bagi...

Begini Langkah AAUI Setelah Putusan MK Soal Larangan Pembatalan Klaim Sepihak

Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada hari ini (7/1) merespons terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa norma Pasal 251 KUHD yang dimohonkan oleh Pemohon adalah inkonstitusional bersyarat. Diketahui, pasal tersebut...

Kemenkeu Sebut Anggaran Rp71 T untuk MBG Tak Bebani APBN, Ini Penjelasannya

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyatakan, program MBG Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam APBN 2025 yakni sebesar Rp71 triliun. “Makanan bergizi gratis ini sudah ada di...

Utang Warga RI di Paylater Bank Tembus Rp21,77 Triliun per November 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan per November 2024 sebesar Rp21,77 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 42,68 persen yoy di November 2024, dibandingkan bulan lalu yang sebesar 47,92 persen. “Baki debet kredit BNPL...

Wamenkeu Ungkap Pembangunan IKN Habiskan Anggaran Rp43,4 T di 2024, Ini Rinciannya

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi fokus pemerintah dengan realisasi anggaran yang mencapai Rp43,4 triliun sepanjang 2024. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan jumlah itu sudah 97,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp44,5 triliun. “Rp43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN ini...

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,79 Persen jadi Rp7.717 Triliun di November 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada November 2024 kredit perbankan tumbuh sebesar 10,79 persen year on year (yoy) atau menjadi Rp7.717 triliun. “Pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,79 persen yoy,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers RDK di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025. Sejalan dengan...

Biaya Haji 2025 Turun! Ini Rinciannya

Jakarta – Komisi VIII DPR RI berhasil menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang lebih rendah dibandingkan Biaya Haji 2024, dalam Rapat Panja Biaya Haji tersebut tercatat mulai dari 2 hingga 6 Januari 2025. Diketahui, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan biaya haji yang ditanggung oleh masing-masing jemaah,...

Catat! Usia Pensiun Pekerja jadi 59 Tahun Mulai 2025

Jakarta – Mulai 2025, usia pensiun para pekerja naik menjadi 59 tahun. Perubahan ini merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 205 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Di dalam PP tersebut, tertulis bahwa usia pensiun pekerja bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya, dari 2019 yang awalnya 57 tahun. Usia...

Sikapi Putusan MK, AAUI: Butuh Kolaborasi Asosiasi Industri Asuransi

Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perlu dilakukan kolaborasi dengan asosiasi terkait. Ketua AAUI, Budi Herawan, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan polis-polis yang ada saat ini dan...