Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera (foto: DPR)
Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera merespons kebijakan tarif impor sebesar 19 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia, hasil kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Menurut Mardani, masyarakat perlu melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kita perlu berprasangka baik bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Kita berada dalam masa yang tidak mudah, dan keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujarnya, dinukil laman dpr.go.id, Sabtu, 19 Juli 2025.
Mardani menilai, kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan.
Baca juga: Keanggotaan RI di BRICS Bisa Jadi Siasat Atasi Tekanan Tarif Impor AS
“Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pengadaan armada seperti pesawat Boeing merupakan contoh belanja yang tepat sasaran. “Belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional,” imbuh politisi PKS ini.
Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan pentingnya terobosan baru di sektor ekspor untuk menjawab tantangan global, salah satunya dengan memperluas pasar ekspor ke negara-negara mitra strategis.
“Keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.
Baca juga: Begini Respons China Usai Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen ke BRICS
Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting PT Bank Aladin Syariah Tbk bekerja sama dengan financial planner Ayu Sara Herlia… Read More
Poin Penting Industri asuransi jiwa telah menyalurkan klaim sekitar Rp2,6 miliar kepada korban bencana di… Read More
Poin Penting AAJI mencatat industri asuransi jiwa mencatat total investasi Rp590,54 triliun pada 2025, naik… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menekankan ekonomi syariah harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Rosan… Read More
Poin Penting Klaim asuransi kesehatan naik 9,1 persen pada 2025, mencapai Rp26,74 triliun, mencerminkan meningkatnya… Read More
Poin Penting Rosan Roeslani menekankan ekonomi syariah mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian… Read More