Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyoroti Provinsi Aceh yang masih menghadapi beberapa tantangan di bidang investasi. Sehingga, menyebabkan belum maksimalnya investasi di Aceh, terlihat dari adanya penurunan realisasi investasi menjadi Rp6,2 triliun di 2022.
Padahal, Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, berharap bahwa, realisasi investasi dari Timur Tengah dapat memasuki wilayah Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar tetapi nyatanya realisasi investasi tersebut tidak sebaik yang telah dijanjikan.
“Ini jujur ini, saya ngga mau ngomong di depan orang tua saya ini hanya membuat pemanis tapi yang datang itu adalah memang investasi yang dari Korea, Jepang, Eropa, Amerika, China, Hongkong, ini mereka yang agresif,” ucap Bahlil dalam The Most Prestigious Economic Forum in Aceh, 25 Januari 2023.
Sebelumnya, Kementerian Investasi telah membahas investasi yang berasal dari Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab terkait Kawasan Industri KEK Arun, untuk membangun kawasan pariwisata halal. Namun, investasi tersebut secara tiba-tiba memberikan pertimbangan.
“Sementara investasi Uni Emirat Arab dimintanya lewat tax holiday dan ppn semuanya, waktu itu kita sudah kasih, solusinya sudah dapat tapi tiba-tiba investasinya mohon maaf agak sedikit memberikan pertimbangan,” imbuhnya.
Meski begitu, ia juga akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari formulasi baru agar kawasan Timur Tengah tersebut, seperti, Qatar dan Uni Emirat Arab berminat untuk berinvestasi di Aceh.
Kemudian, Bahlil menambahkan bahwa Kementerian Investasi untuk hulu migas telah berencana untuk mengaktifkan pabrik pupuk yang ada di Aceh kepada Menteri BUMN, setelah sebelumnya terhambat oleh persoalan izin gas.
“Kemarin alasannya gas tapi gasnya sekarang sudah diberikan izin oleh bapak Menteri ESDM untuk mengambil gas dari luar dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Artinya dalam rangka kebutuhan pabrik pupuk itu tetap dilakukan,” ujar Bahlil.
Adapun, pada tahun 2022 realisasi investasi Provinsi Aceh tercatat sebesar Rp6,2 triliun dan menempati peringkat ke-27 dari 34 provinsi. Angka tersebut justru menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp10,9 triliun.
Sedangkan, untuk lima besar sektor penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Aceh tercatat listrik, gas, dan air sebesar USD360,2 juta, hotel dan restoran USD72,7 juta, transportasi, gudang dan telekomunikasi USD63,6 juta, tanaman pangan dan perkebunan USD62,4 juta, dan pertambangan USD7,8 juta. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
