Moneter dan Fiskal

BKPM: Ekonomi RI Tak Harus Bergantung pada USD

Jakarta —  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai, selama ini perekonomian nasional masih tergantung pada nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS. Dirinya menyebut, ketergantungan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko pada perekonomian Indonesia saat dolar menguat.

“Saya melihat tahun lalu Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat (AS) dan tiba-tiba ada optimisme luar biasa di sana dan dia akan menggenjot perekonomian. Tapi saya tetap melihat ada risiko,” ungkap Thomas pada acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Thomas menyebut perekonomian nasional harus dapat terlepas dari bayang-bayang mata uang dollar AS. Dirinya menilai, hal tersebut dapat dimulai dengan lebih banyak menerima transaksi dengan mata uang lain dari berbagai negara dan tidak terus menerus menggunakan mata uang dolar AS.

Baca juga: Gejolak Kebijakan AS Jadi Penyebab Rupiah Terdepresiasi

“Antisipasinya kurangi itu ya kita beralih ke mata uang yang lain misal Yen. ‎ Ini tidak hanya mengelola risiko tetapi kurangi ketergantungan pada dolar,” ungkap Thomas.

Thomas menambahkan, penerapan penggunaan uang asing tersebut dapat dimulai dari transaksi wisatawan asing di Indonesia, di mana setiap wisatawan yang hadir diberikan pilihan agar memakai mata uang selain dollar AS.

‎”Pengusaha yang punya vila, toko, restoran di Bali mungkin bisa menerima transaksi dengan mata uang asing asal wisatawannya sehingga bisa membuat mereka lebih lancar spending-nya dan nyaman. Ini kan sebenarnya sudah biasa. Kita juga bisa menerapkan ke klien kita misal yang beli CPO bisa bayar pakai Yen atau Yuan. Pelan-pelan kita bisa menerbitkan instrumen investasi tidak harus dengan dolar. Bisa pakai Euro,” tukas Thomas. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

26 mins ago

Kemenkraf Proyeksi Tiga Tren Ekonomi Kreatif 2025, Apa Saja?

Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More

36 mins ago

Netflix, Pulsa hingga Tiket Pesawat Bakal Kena PPN 12 Persen, Kecuali Tiket Konser

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More

1 hour ago

Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

Jakarta -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More

1 hour ago

IHSG Dibuka Menguat Hampir 1 Persen, Balik Lagi ke Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More

3 hours ago

Memasuki Pekan Natal, Rupiah Berpotensi Menguat Meski Tertekan Kebijakan Kenaikan PPN

Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More

3 hours ago