Ilustrasi Perbankan dan Keuangan Global/Istimewa
Jakarta — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai, selama ini perekonomian nasional masih tergantung pada nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS. Dirinya menyebut, ketergantungan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko pada perekonomian Indonesia saat dolar menguat.
“Saya melihat tahun lalu Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat (AS) dan tiba-tiba ada optimisme luar biasa di sana dan dia akan menggenjot perekonomian. Tapi saya tetap melihat ada risiko,” ungkap Thomas pada acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.
Thomas menyebut perekonomian nasional harus dapat terlepas dari bayang-bayang mata uang dollar AS. Dirinya menilai, hal tersebut dapat dimulai dengan lebih banyak menerima transaksi dengan mata uang lain dari berbagai negara dan tidak terus menerus menggunakan mata uang dolar AS.
Baca juga: Gejolak Kebijakan AS Jadi Penyebab Rupiah Terdepresiasi
“Antisipasinya kurangi itu ya kita beralih ke mata uang yang lain misal Yen. Ini tidak hanya mengelola risiko tetapi kurangi ketergantungan pada dolar,” ungkap Thomas.
Thomas menambahkan, penerapan penggunaan uang asing tersebut dapat dimulai dari transaksi wisatawan asing di Indonesia, di mana setiap wisatawan yang hadir diberikan pilihan agar memakai mata uang selain dollar AS.
”Pengusaha yang punya vila, toko, restoran di Bali mungkin bisa menerima transaksi dengan mata uang asing asal wisatawannya sehingga bisa membuat mereka lebih lancar spending-nya dan nyaman. Ini kan sebenarnya sudah biasa. Kita juga bisa menerapkan ke klien kita misal yang beli CPO bisa bayar pakai Yen atau Yuan. Pelan-pelan kita bisa menerbitkan instrumen investasi tidak harus dengan dolar. Bisa pakai Euro,” tukas Thomas. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More