Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia pada April 2022 mencapai 0,95%. Angka ini meningkat cukup tinggi mengikuti tren inflasi global yang mengalami kenaikan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu optimis tingkat inflasi Indonesia masih berada dalam target pemerintah di 2%-4%. Menurutnya, salah satu penyebab inflasi yang ada saat ini adalah karena peningkatan permintaan yang mendadak (pent-up demand) dari masyarakat yang belum sejalan dengan penawaran barang dan jasa.
“Inflasi kita hingga saat ini masih berada dalam range outlook yang ada, yaitu 2% – 4%. Apakah ini mengkhawatirkan? Kita manage. Dibandingkan dengan banyak negara, inflasi kita masih sangat-sangat manageable. Inilah yang menjadi strategi pemerintah agar inflasi tetap berada di range target dan kita akan terus pantau,” ujar Febrio pada paparan virtualnya, Jumat, 13 Mei 2022.
Dalam kondisi perekonomian yang menantang, ia mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dua prioritas. Pertama adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil bertujuan untuk menjaga momentum ini.
Lalu, prioritas kedua adalah pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat ketika pertumbuhan baik dan harga meningkat. Febrio mengungkapkan APBN saat ini terus menjadi shock absorbent atau bantalan bagi perekonomian melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
“Risikonya apa ke APBN? APBN kemungkinan akan tertekan, namun dengan commodity boom yang kita terima sekarang, sisi penerimaan APBN meningkat. Jadi, ketika daya beli masyarakat terjaga dan APBN bekerja keras sebagai Shock Absorbant, pergerakannya tetap ke arah yang sehat,” ucapnya.
Lebih jauh, Pemerintah juga terus mengucurkan insentif-insentif perpajakan untuk mendorong pemulihan sektor ekonomi tertentu. Adapun kemenkeu mengungkapkan insentif akan terus dinormalisasi sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi yang ada.
“Jika sektor tersebut pulih lebih cepat dari yang kita antisipasi, pemanfaatan insentif tersebut akan semakin berkurang. Ini adalah pertanda yang baik,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
