Jakarta – Bank Indonesia (BI) menerbitkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 40 bertajuk konsistensi, Inovasi dan Sinergi Kebijakan Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Menuju Indonesia Maju.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan buku Kajian Stabilitas Keuangan ini sebagai wujud nyata dari kuatnya komitmen BI dan komunikasi kepada publik atas pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial.
“Sesuai dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK),” ujar Perry dalam peluncuran buku KSK, Rabu, 10 Mei 2023.
Perry pun menyebutkan, tiga pesan penting yang ingin disampaikan dalam KSK No.40, pertama, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada tahun 2022 hingga Maret 2023 menunjukan ketahanan yang kuat dan mampu menyediakan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.
“Pembiayaanayaan perbankan pada thun 2022 tumbuh sebesar 11,35%, lebih tinggi dibandingkn ddengan tahun-tahun sebelumnya sejak pandemi Covid-19. ketahanan juga tetap terjaga ditopang oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, serta risiko kredit juga terkendali,” jelasnya.
Di sisi lain, sistem keuangan Indonesia juga bedaya tahan dalam menghadapi dampak penutupan sejumlah bank di Amerika Serikat, maupun dari keketatan kondisi pasar keuangan global.
“Selain sangat terbatasnya ekposure langsung kepemilikan Surat Berharga Dolar AS. Kunci ketahanan atau stress test BI menunjukan kuatnya perbankan Indonesia dalam menghadapi tekanan baik risiko likuiditas, risiko pasar karena kenaikan yield SBN dan volatilitas nilai tukar rupiah maupun risiko kredit karena rendahnya NPL,” kata Perry.
Kemudian, inklusi ekonomi dan keuangan juga terus meningkat sejalan dengan kinerja UMKM yang tumbuh positif.
Kedua, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, BI secara konsisten menempuh kebijakan makroprudensial longgar dan dilakukan dalam bauran kebijakan yang optimal bersama kebijakan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan mendorong ekonomi keuangan digital.
“Dalam kaitan ini kebijakan makroprudensial longgar kami arahkan untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha dan saat ini kami tingkatkan melalui pembelian insentif likuiditas kepada bank-bank yang berkontribusi tinggi dalam penyaluran kredit kepada sektor prioritas termasuk UMKM, inklusif dan hijau,” pungkas Perry.
Selain itu, kebijakan makroprudensial longgar juga ditempuh BI melalui rasio LTV atau financing to value, countercyclical capital buffer, rasio pembiayaan inklusif makroprudenisal, penyangga likuditas makroprudensial, dan transparansi suku bunga dasar kredit.
Ketiga, stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkirakan akan terjaga dan akan tetap kuat ditopang oleh permodalan dan likuiditas yang tinggi. Inkusi keuangan juga akan tetap tumbuh termasuk pembiayaan kepada UMKM.
“Meski demikian kami terus memantau dan mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat muncul kedepan baik dari pelambatan ekonomi dunia, berlanjutnya kondisi keketatan perbankan dan pasar keuangan global. Untuk itu, sinergi terus diperkuat didalam wadah KSSK, baik dalam memperkuat pencegahan krisis maupun mendorong kredit pembiayan ke sektor riil,” imbuhnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
