Jakarta – Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok. Kerja sama ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait dengan keberpihakan pemerintah kepada Tiongkok.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Doddy Zulverdi menepis spekulasi tersebut dan menyatakan bahwa kerja sama Indonesia Tiongkok murni dimaksudkan untuk menjaga stabilitas mata uang Rupiah. Tidak ada maksud lain dalam memilih Tiongkok sebagai partner kerja sama.
“Kerja sama LCS ini konteksnya adalah menjaga stabilitas melalui penguatan valas dalam negeri yang selama ini masih didominasi oleh mata uang kuat (US Dollar). Tidak ada aspek-aspek non-ekonomi lain diluar menjaga stabilitas yang digunakan dalam pemilihan negara-negara untuk kerja sama LCS,” tegas Doddy pada paparan virtualnya, Rabu, 8 September 2021.
Asal tahu saja, dominasi mata uang Dollar terhadap pasar valas nasional membuat pergerakan nilai tukar Rupiah menjadi tak menentu. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, BI melakukan kerja sama LCS dengan negara-negara mitra yang memiliki nilai dagang serta investasi besar seperti Jepang dan Tiongkok.
“Kerja sama LCS dengan Tiongkok ini bukanlah yang pertama. Tidak ada kekhususan sama sekali,” ujar Doddy. (*)
Editor: Rezkiana Np
