Bali – Bank Indonesia (BI) menargetkan pengguna atau merchant yang terkoneksi dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) bisa mencapai 30 juta hingga akhir tahun 2022. Saat ini, sebanyak 18,7 juta merchant sudah terhubung dengan QRIS, di mana 80-90% di antaranya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tahun ini 30 juta merchant. Dalam tiga tahun ke depan 64 juta UMKM diharapkan terhubungan dengan QRIS,” jelas Perry Warjiyo dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin, 11 Juli 2022.
QRIS sendiri menjadi bagian dari blueprint digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang sudah dirilis BI sejak 2019. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan BI kepada upaya pemerintah mendigitalkan ekonomi dan keuangan nasional.
Selain itu, BI juga sudah meluncurkan “jalan tol” untuk transaksi retail melalui BI Fast Payment. Sistem ini akan terus dikembangkan, termasuk dengan kerjasama antara lima negara ASEAN untuk menyediakan pembayaran antar negara (cross border payment) berlandaskan local currency settlement (LCS). Nantinya, transaksi di 5 negara tersebut dapat dilakukan cukup dengan scan QR Code dan transaksinya mengacu pada kurs lokal.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang erat antar banyak pihak, Perry meyakini ekonomi keuangan digital Indonesia akan tumbuh pesat. Tengok saja cepatnya perkembangan e-commerce sebagai contoh. Transaksi e-commerce tahun ini diproyeksi mencapai Rp536 triliun, atau naik 31%. Sedangkan uang elektronik diperkirakan naik 18%, atau menjadi Rp360 triliun.
Sementara, seluruh layanan perbankan secara digital diperkirakan akan menembus Rp51 ribu triliun, atau tumbuh 26% secara tahunan.
“Kemajuan ini bisa memperkuat ekonomi kita. Elektronifikasi bantuan sosial (bansos) dan transaksi keuangan daerah dan berbagai moda transportasi adalah digitalisasi. Ini sinergi dan kolaborasi to get things done,” papar Perry.
Sebagai informasi, di FEKDI kali ini, Bank Indonesia bersama pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Langkah ini diharapkan mampu mendorong dan memperkuat sinergi serta implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan digital di masing-masing kementerian/lembaga.
“Melanjutkan arahan presiden, hari ini kolaborasi dan sinergi akan diperkuat dengan gerakan nasional,” kata Perry. (*) Ari Astriawan
