Surabaya – Bank Indonesia (BI) menginginkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah dapat mencapai 20 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. BI meyakini pangsa pasar tersebut dapat terealisasi dalam tempo lima tahun mendatang.
Sebagai informasi saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,3 persen atau masih jauh dengan capaian pangsa pasar perbankan syariah di negara lain seperti Malaysia 23,8 persen, Arab Saudi 51,1 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.
“Keuangan syariah masih di kisaran 5 persen dari total aset keuangan kita. Saya yakin bisa mencapai 20 persen dalam waktu yang tidak lama, yaitu dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan,” ujar Gubernur BI, Agus DW Martowardojo di Surabaya, Jumat, 10 November 2017.
Dia mengungkapkan, pangsa pasar perbankan syariah sebesar 20 persen dapat tercapai dengan beberapa upaya yang harus didorong secara serius. Misalnya saja dengan meningkatkan inovasi produk perbankan syariah agar tak kalah saing dengan produk konvensional.
Selain itu, pengembangan sektor keuangan syariah, kata dia, juga harus diiiringi oleh kemajuan sektor riil syariah yang selama ini belum tergarap maksimal. Padahal, potensi perbankan syariah sangatlah besar, mengingat Indonesia merupakan salah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Di sisi lain, selama ini, meski Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun Indonesia lebih banyak berpartisipasi sebagai pasar dari produk-produk halal atau dengan kata lain Indonesia lebih banyak mengimpor produk halal, dibandingkan melakukan ekspor.
“Kita tentu tidak menginginkan hanya pandai impor produk halal. Kita itu harusnya memang bisa swasembada produk halal bahkan harusnya bisa melakukan ekpor ke luar,” ucapnya.
Sejauh ini, BI juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. Salah satunya dengan menggelar Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. (*)
