Keuangan

BI Siapkan Regulasi Untuk Fintech

Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan aturan (regulasi) untuk sektor keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology (Fintech). Aturan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman konsumen dalam bertransaksi digital.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakankan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan aturan tersebut untuk mendukung fintech dalam hal inovasi agar tetap berjalan dengan baik. Namun, tetap dalam koridor yang telah ditentukan.

“Kami sedang mempersiapkan untuk mendukung fintech agar tetap berjalan tapi tentunya dengan governance yang baik. Sehingga bisa melindunid konsumen dan konsumen nyaman dalam menggunakan fintech,” ujarnya di Yogyakarta, Senin, 28 Agustus 2017.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa dalam aturan tersebut akan ada klausul tentang regulatory sandbox, di mana industri fintech yang masih pemula (startup) dapat berinovasi namun tetap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan BI. Dengan demikian, fintech dapat berkembang.

“Sandbox ini adalah suatu lingkungan dimana mereka bisa berusaha bisa membuat innovasinya tapi tentunya dalam batas yang kita buat, supaya kita lihat dulu bagaimana risk profilnya, mitigasi risikonya, bagaimana sistemnya, dan sebagainya,” ucapnya.

Di tempat terpisah Deputi Gubernur BI Mirza Adityaswara menambahkan, BI akan mengeluarkan aturan terkait Fintech khususnya terkait sistem pembayaran tersebut pada akhir tahun atau kuartal IV 2017. Aturan yang tertuang dalam PBI tersebut nantinya akan memuat tata cara bertransaksi secara digital.

Dengan beleid tersebut, kata dia, maka para pelaku fintech bisa diamati perkembangannya. Pasalnya, selama ini, belum ada aturan mengenai hal tersebut.

“Semoga di kuartal IV aturan BI tentang fintech akan terbit, kemudian menyusul bersamaan dengan aturan sandbox, jadi teman-teman di bidang payment system terkait Fintech bisa diamati bagaimana perkembangannya dan bagaimana pengaturannya lebih lanjut,” paparnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant

Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More

3 hours ago

Mandiri Sekuritas Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di 2025

Jakarta - PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil pada kisaran… Read More

12 hours ago

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

12 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

12 hours ago

Insiden Polisi Tembak Polisi, Ini Penjelasan Kapolda Sumbar

Jakarta - Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono menjelaskan kronologis polisi tembak polisi yang melibatkan bawahannya,… Read More

13 hours ago

Wamen ESDM Dukung Adopsi Electrifying Lifestyle di Masyarakat

Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mendukung langkah PLN… Read More

14 hours ago