Ilustrasi: Bank Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) hingga September 2023 mencatatkan surplus Rp34,94 triliun dan di akhir tahun akan mencatatkan surplus mencapai Rp27,190 triliun.
“Sampai dengan September 2023 realisasi anggaran mencatakan surplus Rp34,944 triliun dan diprognosikan mencapai Rp27,190 triliun sampai dengan akhir tahun ini,” ujar Perry dalam dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senin 13 November 2023.
Baca juga: BI Pastikan Defisit Neraca Pembayaran Tak Pengaruhi Rupiah
Perry menyebutkan bahwa prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang diperkirakan defisit Rp19,99 triliun. Ini dipengaruhi oleh prognosa anggaran kebijakan yang mencatat surplus Rp3,201 triliun.
“Dan prognosa anggaran oprasional yang surplus sebesar Rp23,989 triliun, khususnya ini dari upaya-upaya yang kami lakukan terus menerus,” jelas Perry.
Perry menambahkan bahwa snggaran kebijakan yang mencatatkan surplus dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan dari pengelolaan surat bergharga termasuk SBN dan realisasi bauran kebijakan.
“Antara lain terkait pembayaran jasa giro kepada pemerintah dan kebutuhan beban operasi moneter,” imbuhnya.
Baca juga: Instrumen Investasi SRBI Bakal jadi Saingan SBN? Begini Jawaban BI
Sementara itu, anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana, dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa.
“Ini di dukung implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More