Jakarta–Guna menggerakkan roda perekonomian nasional, Indonesia dianggap masih memerlukan pembiayaan dari luar negeri (Utang Luar Negeri/ULN) yang bertujuan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur nasional.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. Menurutnya, pembiayaan dari perbankan nasional tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Mirza mengungkapkan, belum maksimalnya pembiayaan perbankan kepada sektor infrastruktur ini tercermin dari total Produk Domestik Bruto (PDP) sebesar Rp11.000 triliun, di mana peran perbankan hanya mampu me-cover 35% saja.
“Kredit perbankan sudah pasti tidak cukup yang hanya Rp3 ribu sampai Rp4 ribu triliun. Jadi negeri ini tidak bisa hidup, tidak bisa membangun kalau tidak ada pembiayaan dari luar negeri,” ujarnya.
Mirza menilai, utang luar negeri (ULN) selama ini telah membiayai perekonomian Indonesia, dimana jumlah ULN korporasi termasuk perbankan mencapai US$160 miliar dan ULN pemerintah sebesar US$140 miliar.
“Jadi US$300 miliar (ULN) itu atau sekitar Rp4.000 triliun pembiayaan bagi negeri ini dibiayai asing, sisanya modal sendiri,” ucap Mirza.
Sementara di sisi lain, kata Mirza, perbankan nasional memang memiliki likuiditas yang ditempatkan ke BI sekitar Rp300 triliun sampai Rp350 triliun, namun dana tersebut tidak dapat dialokasikan seluruhnya ke kredit karena menjadi aset bank.
“Bank itu harus memiliki aset likuid dan tidak mungkin seluruh depositonya ditempatkan jadi kredit, karena mungkin ada nasabah yang tarik dana. Sehingga bank harus punya aset likuid,” tutup Mirza. (*)
Editor: Paulus Yoga
