Moneter dan Fiskal

BI Pelajari Pembentukan Lembaga Central Counterparty

Jakarta–Bank Indonesia (BI) akan membentuk lembaga Central Counterparty (CCP) di Indonesia. Di mana lembaga CCP ini berfungsi mengurangi risiko sistemik melalui fungsinya sebagai penyelenggara kliring, penjamin transaksi, dan penyelenggara proses manajemen risiko transaksi di pasar keuangan.

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara, di Gedung BI, Jakarta , Jumat, 10 Maret 2017 mengatakan, saat ini BI tengah melakukan studi ke India untuk pembentukan CCP. “Kita masih dalam tahap studi dan kita ajak OJK dan Kemenkeu untuk mempersiapkan hal itu. Salah satunya yang punya itu India makanya Indonesia belajar ke India tentang CCP,” ujarnya.

Baca juga: 6 Pejabat BI Melenggang ke Tahap IV Calon DK OJK

Usul pembentukan CCP ini merupakan inisiatif dari G20. Oleh sebab itu Indonesia yang merupakan salah satu anggota dari G20 harus berupaya menjalankan inisiatif tersebut. “Kenapa BI melakukan inisiatif untuk membangun CCP untuk forex access derivatif. Karena itu memang adalah inisiatif dari G20 dan kita member G20,” ucapnya.

Menurutnya, usulan pembentukan CCP karena beberapa negara yang tergabung dalam G20 belajar dari pengalaman krisis 2008. Pada saat itu, krisis AS menjalar hingga ke Eropa karena banyak transaksi Credit Default Swap (CDS) dan derivatif yang lain menimbul efek domino atau sistemik. Dengan dibentuknya CCP, transaksi forex derevatif lebih aman dari sisi Counterparty Risk. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Akhir Tahun, Aliran Modal Asing Keluar RI Rp4,31 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat di minggu keempat Desember 2024, aliran modal asing keluar atau capital… Read More

2 hours ago

Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan di 2025, Begini Detailnya

Jakarta – Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai sebagai dukungan kepada para pekerja yang menjadi korban… Read More

18 hours ago

Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Crazy Rich Budi Said Ajukan Banding

Jakarta – Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengajukan banding usai dirinya divonis 15 tahun penjara… Read More

18 hours ago

Top! Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan di 2025, Ini Ketentuannya

Jakarta - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi 2025 dengan salah satu langkah utamanya adalah pemberian… Read More

19 hours ago

Indef Soroti Masalah Fiskal yang Bikin Utang RI Makin Bengkak

Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini… Read More

21 hours ago

Waskita Beton Precast Raih Kontrak Baru Rp2,22 Triliun per November 2024, Ini Rinciannya

Jakarta - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah mencatatkan capaian positif yang ditandai dengan… Read More

21 hours ago