Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkirakan, laju inflasi dan indikator makro ekonomi lainnya akan terjaga sesuai fundamentalnya, meski pada tahun ini perekonomian nasional akan diwarnai oleh adanya agenda politik Pemilihan Kepala Daerah dan persiapan menjelang Pemilihan Presiden 2019.
“Setiap kita melakukan agenda besar politik, stabilitas sistem keuangan bisa dipisahkan dari dinamika politik seperti Pilkada atau Pilpres,” ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
Menurutnya, Indonesia sudah terbiasa menghadapi padatnya agenda politik. Indonesia juga dapat menghindari gangguan ke ekonomi dari tingginya tensi politik. Sehingga, dirinya meyakini, bahwa kondisi politik di tanah air tidak akan mengganggu stabilitas makro ekonomi nasional.
“Kita harus melihat sejarah. Di sejarah kita dalam empat tahun ini, Pilkada selalu ada bahkan sekali sesaat ada Pilpres. Tetapi setiap kali kita melakukan itu, stabilitas sistem keuangan terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, kata dia, di 2018, kondisi politik Indonesia akan dipadati penyelenggaraan 171 Pilkada dan juga persiapan menuju Pilpres 2019. Masing-masing partai politik dan koalisinya sudah menyiapkan ancang-ancang agenda politik untuk dapat memenangkan Pemilu tahun depan.
Potensi gangguan dari dinamika politik di 2019 juga menjadi salah satu sorotan Lembaga Pemeringkat Moody’s Investor Service. Moody’s mengingatkan Pilkada dapat mempengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Pihaknya menjamin, BI bersama pemerintah akan meningkatkan upaya untuk menjaga inflasi agar sesuai target di 2,5-4,5 persen (yoy). Namun demikian, neraca transaksi berjalan, diakuinya, memang diprediksi akan terjadi peningkatan defisit ke 2-2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut lantaran pulihnya kegiatan ekonomi domestik yang dapat memacu laju impor. “Defisit transaksi berjalan akan sedikit meningkat tetapi masih di batas yang sehat yaitu antara dua sampai 2,5 persen dari PDB,” papar dia. (*)
