Moneter dan Fiskal

BI Masih Buka Peluang Pangkas Suku Bunga Acuan, Ini Alasannya

Jakarta – Bank Indonesia (BI) masih membuka peluang pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate di 2025. Ini setelah pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2025, BI menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,75 persen. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan arah kebijakan BI terus diarahkan untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) lalu, kata Perry, pemangkasan BI Rate dilakukan karena pihaknya meyakini inflasi akan tetap rendah.

“Beberapa waktu yang lalu kami turunkan suku bunga 25 basis poin menjadi 5,75 persen, karena kami yakin inflasi rendah dan kami perlu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2024, Rabu, 22 Januari 2025.

Baca juga: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Masih Kurang, BI Siap Turun Tangan 

Perry menyatakan bahwa BI ke depannya terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi global.

“Kami terus mencermati ruang gerak bagaimana nanti bisa penurunan suku bunga tentu saja dengan melihat dinamika data dependen yang ada,” pungkasnya.

Selain itu, BI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamental untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Serta, memberikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan likuiditas perbankan ke sejumlah sektor prioritas.

Baca juga: Usai BI Pangkas Suku Bunga, Aliran Modal Asing Keluar RI Rp9,57 T di Pekan Ketiga 2025

“Kami terus jaga stabilitas nilai tukar, kami terus tingkatkan likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ke sektor-sektor prioritas. Rp295 triliun kami sudah salurkan kepada perbankan untuk sektor-sektor prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, digitalisasi sistem keuangan juga terus didorong dalam mendukung transaksi keuangan pemerintah hingga mikro.

“Moneternya pro-stability and growth tapi makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, UMKM, inklusi adalah pro growth. Arah kami kebijakan BI adalah bagaimana memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

8,12 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Poin Penting Hingga 15 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, DJP mencatat 8.125.023 SPT Tahunan PPh… Read More

30 mins ago

AirAsia Indonesia Kantongi Pendapatan Rp7,87 Triliun, Rugi Terpangkas 15 Persen

Point Penting Pendapatan 2025 capai Rp7,87 triliun, sementara kerugian berhasil ditekan 15 persen dibandingkan tahun… Read More

36 mins ago

Jasamarga Trans Jawa Beri Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Lebaran 2026

Poin Penting PT Jasamarga Transjawa Tol memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30 persen di ruas… Read More

37 mins ago

Utang Luar Negeri RI Januari 2026 Turun Jadi USD434,7 Miliar

Poin Penting Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat USD434,7 miliar, tumbuh 1,7 persen (yoy),… Read More

1 hour ago

Perang Timur Tengah Guncang Rantai Pasok Global, Indonesia Dinilai Punya Peluang

Poin Penting Konflik antara AS–Israel dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok global dan perdagangan internasional.… Read More

2 hours ago

OJK Denda Bliss Properti Indonesia Rp5,62 Miliar, Ini Penyebabnya

Poin Penting OJK menjatuhkan total denda Rp5,62 miliar kepada PT Bliss Properti Indonesia Tbk dan… Read More

2 hours ago