Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap utang swasta. Di mana sepanjang Maret 2018 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan 0,27 persen.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Doddy Zulverdi mengatakan, minimnya risiko pelemahan rupiah ke utang swasta lantaran sudah banyaknya korporasi swasta yang mengikuti aturan BI terkait dengan kewajiban lindung nilai (hedging) minimal 25 persen.
“Hasil pantauan kami sudah lebih dari 90 persen perusahaan sudah comply dengan ketentuan tersebut, sehingga pelemahan rupiah ini tidak terlalu beresiko,” ujar Doddy di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.
Baca juga: BI Intervensi Pasar Guna Antisipasi Pelemahan Rupiah
Asal tahu saja, ketentuan BI tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan pada pertengahan 2017. Dan hasilnya langsung dimanfaatkan oleh korporasi yang memiliki utang luar negeri. BI menghimbau bagi perusahaan yang belum melakukan hedging untuk segera mengikutinya.
Dirinya mengungkapkan, fluktuasi rupiah yang terjadi belakangan ini dikarenakan sentimen pasar terkait dengan rencana The Fed yang akan melaksanakan FOMC Meeting pada 21 Maret 2018. Namun, pasca FOMC Meeting nilai tukar rupiah diperkirakan kembali ke level fundamentalnya.
Kendati demikian, kata dia, risiko volatilitas rupiah masih akan terjadi. Hal ini lebih disebabkan lantaran The Fed berencana akan menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali di 2018. “Namun begitu, kami pastikan BI akan hadir di pasar untuk menjaga rupiah tidak terlalu fluktuatif,” tutupnya. (*)
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (18/11) masih ditutup pada zona… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More