News Update

BI Jaring 184 KUPVA Ilegal

Jakarta–Bank Indonesia (BI) telah menjaring 184 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau yang populer disebut dengan Money Changer yang tak berizin (ilegal) di seluruh Indonesia.

“Pada penertiban pada tahap pertama telah terjaring 184 pelaku KUPVA BB ilegal dimana 95 di antaranya telah ditertibkan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V. Panggabean di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Baca juga: Transaksi Valas di RI Turun Jadi USD1,3 Miliar

Eny menjelaskan, penertiban tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 April 2017 di wilayah kerja BI (Jakarta, Bogor, Depok), Kantor perwakilan (KPw) Sumatera Utara, KPw Pematang Siantar serta KPw Bali.

“Kita telah tertibkan di wilayah kerja BI Jakarta, Bogor, Depok sebanyak 36 pelaku, KPw Sumatera Utara sebanyak 4 pelaku, KPw Pematang Siantar sebanyak 8 pelaku serta KPw Bali sebanyak 47 pelaku. Jadi total ada 95 yang kita tertibkan,” jelas Eny. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Suheriadi

Recent Posts

Daftar 5 Saham Pendorong IHSG Selama Sepekan

Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More

6 hours ago

OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimtara

Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More

6 hours ago

Rapor Bursa Sepekan: IHSG Naik 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp15.844 Triliun

Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More

7 hours ago

NII Melonjak 44,49 Persen, Analis Kompak Proyeksikan Kinerja BTN Bakal Moncer

Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More

19 hours ago

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

20 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

22 hours ago