Jakarta–Bank Indonesia (BI) mengimbau agar perusahaan (korporasi) di Indonesia yang memiliki utang luar negeri (ULN) dapat mengelola utangnya dengan berhati-hati terhadap besarnya risiko refinancing.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Senin, 14 Desember 2015. Menurutnya, risiko perekonomian global masih dipenuhi dengan ketidakpastian, sehingga korporasi diminta berhati-hati.
“Saya baru pulang dari pertemuan G20, antar-bank sentral, dan IMF tahunan, saya melihat ekonomi global belum pasti dan belum pulih dari krisis,” ujar Agus Marto.
Dia mengungkapkan, ketidakpastian ekonomi global bersumber dari Amerika Serikat (AS) yang kemudian sumber ketidakpastian pindah ke Eropa seperti di Yunani. Bahkan sekarang sumbernya berada di negara berkembang termasuk Indonesia.
“Kondisi di Asia Tenggara tidak sama dibanding negara lain karena tadi ada Brazil, Rusia, Kazakhstan semua lemah karena harga komoditas,” tukasnya.
Oleh sebab itu, masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, maka kata dia, perusahaan yang memiliki ULN berbentuk valuta asing (valas) berpotensi terkena dampak besarnya risiko refinancing.
“Kalau jatuh tempo dalam waktu 3 tahun ke depan mesti hati-hati karena refinancing risk-nya besar. Kadang-kadang dia nggak sesuaikan tingkat bunga. Dia katakan dia perlu pinjaman kembali karena perlu likuiditas,” ucap dia.
Oleh karena itu, dia meminta kepada pelaku usaha yang memilki ULN untuk mengelola ULN-nya dengan baik agar tidak terdampak risiko tersebut.
“Kami ingin sampaikan ada risiko mikro dari default ULN swasta maka BI meminta bapak ibu patuh pada prinsip kehati-hatian yaitu minimum hedging ratio, minimum liquidity ratio dan credit rating. ULN memang diperlukan untuk pembiayaan ekonomi. Data lalu lintas devisa ULN bisa digunakan untuk menyusun statistik,” tambahnya.
Berdasarkan data BI, posisi total ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2015 tercatat sebesar US$ 302,4 miliar, turun US$2,1 miliar dibandingkan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar US$304,5 miliar.
Dengan penurunan tersebut, pangsa ULN sektor swasta tercatat 55,6% (US$ 168,2 miliar), lebih besar dari pangsa ULN sektor publik sebesar 44,4% (US$ 134,2 miliar). (*) Rezkiana Nisaputra
