BI Gandeng OJK Genjot Produk dan Transformasi UUS ke BUS

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkirakan prospek ekonomi syariah nasional dan pembiayaan perbankan syariah Tanah Air tetap tumbuh positif pada tahun 2025.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Imam Hartono, memproyeksi pertumbuhan ekonomi syariah akan berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,6 persen, sementara pertumbuhan pembiayaan syariah diproyeksi mencapai 8 persen hingga 11 persen.

“Proyeksi ini dengan catatan tetap dipantau secara ketat di tengah dinamika ekonomi global,” tuturnya, dalam taklimat media, di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

BI Dorong Transformasi UUS Jadi BUS dan Pengembangan Produk

Imam menuturkan tantangan utama ekonomi syariah bukan hanya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga dari pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah masih perlu diperkuat.

“Pemahaman yang belum utuh masih ditemukan di sebagian kalangan. Karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: BI Targetkan Indonesia Duduki Peringkat Pertama Ekonomi Syariah Global di 2029

Ia menungkapkan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong pengembangan berbagai produk inovatif berbasis syariah, salah satunya Syariah Investment Account (SIA) dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA). Produk-produk ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas basis investor syariah.

Selain penguatan produk, transformasi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) juga menjadi perhatian utama.

“Kendaraannya harus kuat, menarik, dan diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten. Itu yang sedang kami dorong bersama OJK,” ujar Imam.

Menurutnya, transformasi kelembagaan ini penting agar struktur pasar keuangan syariah nasional lebih efisien dan likuid. Saat ini, dominasi satu bank syariah besar masih menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan persaingan yang sehat dan pasar yang cair.

BI juga menekankan pentingnya pembinaan kapasitas korporasi dan efisiensi operasional di sektor syariah. Hal ini dilakukan agar lembaga keuangan syariah mampu mengantisipasi potensi shock likuiditas yang bisa muncul tiba-tiba.

“Kami melihat bank syariah di Indonesia cukup efisien dalam menghadapi tekanan likuiditas, tapi penguatan tetap harus dilakukan,” katanya.

Dalam menghadapi tekanan global, perbankan syariah juga didorong untuk menyeimbangkan pembiayaan sosial dan komersial. Penguatan ekosistem keuangan syariah dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas, di bawah koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Baca juga: BI Pangkas Target Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Jadi 8-11 Persen

Dari sisi kebijakan, BI memberikan dukungan melalui pendekatan makroprudensial syariah. Salah satunya adalah pemberian insentif likuiditas dan cost of fund (CoF) untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti haji, agar sektor tersebut tumbuh lebih kuat namun tetap dalam batas risiko yang terkendali.

“BI, OJK, dan LPS terus duduk bersama untuk menyusun langkah sinergis, mencari titik optimal agar pasar keuangan syariah kita tumbuh sehat, efisien, dan mampu mengantisipasi risiko sistemik,” pungkas Imam. (*) Ayu Utami