Bali – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, di tengah perkembangan sistem payment yang didorong oleh inovasi keuangan digital, transaksi keuangan lintas negara (cross border payment) masih relatif terkendala.
Sejumlah tantangan, seperti biaya mahal, keterbatasan akses, dan kurangnya transparansi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Maka itu, Bank Indonesia (BI) mendorong agar kerjasama lintas negara diperkuat, termasuk di bidang cross border payment mengingat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat.
“Termasuk untuk mengakselerasi digitalisasi demi menuju inklusi ekonomi dan keuangan, seperti remitansi, perdagangan retail, dan UMKM,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Side Event G20 “Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery – Cross Border Payment” di Nusa Dua, Bali, Kamis, 14 Juli 2022.
Sebelumnya, pada 2020 di bawah kepemimpinan Presidensi Arab Saudi, G20 sudah meluncurkan peta jalan (road map) cross border payment, untuk mengatasi tantangan dan memberikan panduan pengembangan konektivitas pembayaran. Tahun ini di bawah kepemimpinan Presidensi Indonesia, inisiatif pembayaran lintas negara menjadi salah satu agenda prioritas.
Baca juga : Tiga Komitmen BI Dorong Akselerasi Ekonomi Digital
Untuk mewujudkan konetivitas pembayaran lintas negara, 5 bank sentral di ASEAN menyepakati komitmen untuk berkolaborasi. Inisiatif 5 negara ASEAN ini meliputi Indonesia, Singapura Malaysia, Thailand dan Filipina. Saat ini antar beberapa negara tersebut sudah ada kesepakatan bilateral terkait cross border payment melalui QR Code, Fast Payment, dengan berlandaskan pada local currency settlement (LCS).
Kelima Bank Sentral di 5 negara tersebut akan segera merealisasikan cross border payment dengan LCS sebagai perwujudkan inisiatif ASEAN payment connectivity. Bank Indonesia terus akan mendorong, agar insiatif regional tersebut nantinya diperluas menjadi insiatif global. Dengan begitu, makin banyak negara dan kawasan yang terkoneksi sehingga akan mendorong perekonomian dan inklusi keuangan. (*) Ari Astriawan.
